oleh

Diperiksa Jaksa Tahap II, Kasus Rastra TP Segera Disidangkan

PAREPARE, Cyberpare.Com — Tersangka kasus dugaan penyalahgunaan program beras sejahtera (rastra) tahun 2018 yang juga Walikota Parepare nonaktif, Taufan Pawe (TP) akhirnya memenuhi permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses penyerahan tahap II, yakni penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Galkumdu) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya sempat tertunda lantaran TP hanya diwakili Tim Hukumnya.

Didampingi Tim Hukumnya, Petahana mengenakan pakaian berwarna kuning tiba di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Parepare, menggunakan mini bus Mitsubisi Outlander berwarna putih, Kamis (31/5/2018) sekira pukul 9.30 Wita.

Pantauan awak media, kurang lebih 30 menit Calon Walikota Parepare nomor urut satu ini berada di kantor Kejari. Sejumlah awak media tak sempat meminta keterangan tersangka usai penyerahan tahap II. Di hadapan awak media, tersangka TP terkesan menghindari pertanyaan dengan mengacungkan telunjuknya yang kira-kira bermakna satu, diikuti ucapan “foto memang mi” sambil berlalu keluar meninggalkan kantor kejaksaan.

Salah seorang kuasa hukum tersangka yang berusaha dikonfirmasi, enggan memberikan keterangan perihal penyerahan tahap II kasus rastra ini. “Tanya sama ketua Tim Hukum,” singkatnya sambil berlalu.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Parepare, Idil, SH.,MH mengatakan, berkas kasus dugaan Pelanggaran Pemilukada yang melibatkan Taufan Pawe beberapa hari lalu dinyatakan lengkap alias berkas P21.

“Barusan dilakukan penyerahan tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Sentra Gakkumdu ke JPU, dan kita (JPU) sudah terima lengkap. Dalam 5 (lima) hari kerja kedepan akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri,” jelas Idil.

Kasus Ratra sendiri berproses setelah Rekomendasi Panwaslu Kota Parepare menyerahkan ke Kepolisian atas laporan salah seorang warga, Abdul Rasak Arsyad.

Adapun Jeratan Hukum yang digunakan dalam perkara ini adalah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Jo pasal 188 UU No 10 Tahun 2016, dengan ancaman hukuman Maksimal 6 Bulan Kurungan dan denda Maksimal Rp.6 Juta. (ardi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *