oleh

KPK Kumpulkan Empat Daerah di Kota Parepare, Bahas MCP Korsupgah

CYBERPARE.COM, PAREPARE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan empat pejabat daerah yakni Kabupaten Barru, Pinrang, Pangkep dan Kota Parepare, membahas terkait pembukaan monitoring dan evaluasi progres pencapaian monitoring centre for prevention koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (MCP KORSUPGAH), di ruang Pola Kantor Walikota Parepare, Rabu (11/9/2019).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe mengaku, mendukung sepenuhnya tim KPK RI melakukan evaluasi, sejauh mana program rencana aksi ini laksanakan. Program ini mendorong Penyelenggaraan pemeritah daerah, yang lebih transparan dan akuntabel.

“Ini wujud komitmen pemerintah memberantas korupsi secara terintegrasi. Secara pribadi, saya mengapresiasi Tim Korsupgah KPK RI yang telah melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kota Parepare,” ujarnya.

Menurutnya, sektor yang dinilai untuk Kota Parepare, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

“Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja, agar memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi. Dimana pelaporannya melalui aplikasi MCP Korsupgah,” kata Walikota bergelar doktor hukum itu.

Ia berharap, SKPD mendapat bimbingan dari Tim Korsupgah KPK, sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Selain itu, Pemda juga mendorong optimalisasi peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta evaluasi terhadap hasil pengawasan, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja.

“Peran yang efektif dari APIP diharapkan dapat menjamin agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif. Sehingga konsep good governance dan clean government sinergi dengan upaya percepatan kesejahteraan rakyat,” harapnya.
(Ad)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *