oleh

BKPSDM Parepare Akui Kesalahan Terkait Adanya SK ASN Pemkot Parepare Yang Ditahan

CYBERPARE.COM, PAREPARE — Setelah mangkir dari panggilan DPRD Parepare kemarin, pihak BKSDM hadiri pemanggilan keduanya di Ruang Rapat Komisi I, terkait tersendatnya kenaikan pangkat sejumlah ASN dilingkup Pemkot Parepare. Selasa, 12/11/2019

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir dihadiri,
Kepala BKSDM Parepare, Gustam Kasim, Sekretaris Andriani Idrus, dan Kabid Mutasi Muh Ali Fahmi dan Muslimin Tanra Gani (ASN yang tertahan pangkatnya).

Suasana RDP tersebut berlangsung alot saat Ketua Komisi I DPRD Parepare Kaharuddin Kadir mempertanyak posisi SK kenaikan pangkat ASN yang tertunda, serta apa yang menjadi permasalan sehingga tertahan kenaikan pangkatnya.

Hal tersebut terungkap, pada RDP tersebut, pengajuan SK kenaikan pangkat ASN tersebut tidak pernah diajukan ke Walikota.

Kabid Mutasi, Muh Ali Fahmi akhirnya mengakui berkas kenaikan pangkat tersebut masih berada di mejanya. “Ada sama saya itu (berkas ASN bernama Muslimin, red) pak,” ungkapnya.

Sementara, Sekretaris BKPSDMD, Adriani Idrus mengaku salah karena tidak menyurati ASN tersebut. “Itu kesalahan kami karena tidak memberitahu kepada ASN yang bersangkutan,” tuturnya.

Sebelumnya, dia pernah mengungkapkan kepada sejumkah wartawan bahwa berkas itu sudah diajukan dan berada di meja Wali Kota.

Namun, Kaharuddin Kadir pada penjelasan yang disampaikan oleh Adryani Idrus sering dipotong. Kaharuddin Kadir mengatakan, satu-satunya pejabat yang bisa menilai pegawai adalah pejabat pembina kepegawaian yakni dalam hal ini adalah Walikota sebagi pejabat pembina pegawai.

“Itulah dikatakan kau merasa dirimu walikota, sembarang saja ini. Jangan kau berikan penjelasan buta sama kita yah, kita ini tidak terlalu bodoh-bodoh amat. Bukan anda yang menilai, anda saja dinilai,”tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi I DPRD Parepare Hj Asmawati berpendapat, jika pihak BPKSDM
ini hanya sengaja mencari keselahan Muslimin. Karena kenapa baru sekarang dilakukan, kenapa bukan pada saat proses pengajuan.

“Mohon maaf pak, seakan-akan dicari itu keselahan, karena ini sudah keluar di BKN,”katanya. (uk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *