Pemda, Kejari dan Polres Matra Tanda Tangani MoU PPRI No 12 .2017. 

Pemda, Kejari dan Polres Matra Tanda Tangani MoU PPRI No 12 .2017. 
Spread the love

PASANGKAYU, Cyberpare.com — Pihak Pemda Matra, Kejari dan Polres Matra, melalukan penandatanganan MoU diruang pola Kantor Daerah Matra dihadiri, Inspetorat, Kejaksaan, Kapolres, Ketua DPRD, Bupati Lasangkayu, Camat dan Sejumlah Kepala Desa seluruh Matra.

Bupati pasangkayu Agus Ambo Djiwa mengatakan, dalam peraturan Pemerintah RI  no 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Peyelangarah Pemerintah Daerah perlu dilakukan  penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan dan Kepolisian.

Yang mana nota kesepahaman tersebut sebagai bentuk kesepakatan kerja sama dalam kordinasi  pelaksana tugas dan fungsi masing-masing .

dalam mewujutkan pemerintah yang bersih dan beribawah serta terciptanya sistim kelambagaan dan ketatalaksaan pemerintah yang bersih efektif,dibutuhkan teransparan dan akuntabel.

Nota kesepakatan ini menunjukan memberikan kepastian kejelasan kerjasama tata cara kordinasi, (APIP) aparat pengawas internal pemerintah dengan (APH) aparat penegak hukum terkait pengamanan laporan atau pengakuan masyarakat dalam penyelengara pemerintahan daerah.

Salah satu jenis pengawasan yang di lakukan pengaduan masyarakat, baik dalam bentuk program perwakilan kelompok maupun perwakilan karir hukum

Pegawasan dari masyarakat tersebut dalam bentuk laporan atau pengaduan yang disampaikan penegak hukum atau aparat pegawas internal pemerintah dimungkinkan terjadi karena salah pemahaman, salah pengertian dan ketidak aturan informasi olah karenanya tidak setiap pengaduan ditindak lanjuti (APIP) harus bisa menentukan tugas dan fungsi pegawasan yang baik.

Ispetorat harus melakukan fungsi diminta harus berhati-hati melakukan tugas dan fungsinya dan mendepenkan propesional
Dan akuntabel bertanggung jawab,juga ispetorat terus berkordinasi aparat kejaksaan dan kepolisian,mitra kerja saling mendukung.

APH apabila ada pejabat yang terindikasi melanggar aturan yang dilaporkan masyarakat maka diharapkan ada konsultasi dan kordinasi pelanggaran yang terjadi baik yang menyangkut pelanggaran administrasi edikasi kerugian negara sebelum diangkat dipermukaan sedapat mungkin ada berkordinasi APPI internal pemerintah.

Kejari Imanuel Rudi Pailang.SH.MH mengatakan Model kerjasamanya adanya kesepahaman di pihak hukum setiap pelangaran -pelangaran administrasi dalam penyelangaraan  pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah

itu tidak langsung di tindak lanjuti oleh penegak hukum melainkan harus kita godok dalam forum APPI ini, dan kita lihat apakah ini pelangaran administrasi atau pelanggaran pidana, kalau ada temuan dari BPK kita gunakan inpres uu. 26.2017

diberikan 60 hari untuk menyelesaikan temuan tersebut ,kalau ada pidana seperti melawan hukum contoh pekerjaan fiktif tapi dicairkan,itu tidak ada ampun.ucap I.Rudy.P.

Kapolres Matra AKBP Made Ary Pradana Kerja sama ini langka yang bagus karena salah satu bentuk pengawasan, supaya tidak ada kekuatiran dalam melaksanakan pembangunan di kabupaten pasangkayu.fungsi kepolisi mengingatkan dan menegur supaya tidak   terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.(Tomy / Effendy)

https://cyberpare.com/wp-content/uploads/2017/08/IMG-20170804-WA0159.jpg"

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan