Opini; Dugaan Korupsi di RS Andi Makkasau, Siapa Bertanggung Jawab?

Penulis: M Nasir Dollo  Ketua YLBH Sunan

PAREPARE, Cyberpare.Com — Tegak runtuhnya hukum maupun hitam putihnya penegakan hukum itu adalah sangat ditentuksn oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Sebaik apapun hukum itu, bila komitmen , ķompentensi, mental, dan moral aparatnya rendah lagi murahan, maka keadlian dan kepastian hukum itu akan terkoyak koyak, hingga yg tersisa hanyalah duka dan sengsara bagi masyarakat.

Dugaan korupsi pengadaan obat di RS Andi Makkasau, berlanjut dengan ditetapkannya MY sebagai tersangka oleh Kejari Parepare. Namun ini perlu kajian yang lebih jelas.

Apakah MY ditetapkan tersangka karena menikmati atau menguasai dana tersebut ataukah sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan, sehubungan dengan tugas dan kewenanganmya sebagai Plt. Direktur?

Bila MY di tetapkan sebagai tersangka karena pertanggungjawaban jabatan sebagai Plt Direktur, maka MY kemungkinan besar bisa lolos dari jeratan hukum. Status MY di RS. A. Makkasau kedudukan hukumnya bukanlah pejabat yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum. Karena posisi MY hanya sebatas pelaksana tugas dan kewenangannya terbatas untuk tugas rutin (PENERIMA MANDAT.).
Secara hukum PEMBERI MANDÀT-lah yang menjadi pemegang kekuasaan jabatan tsb, hal itulah yg mendasari sehingga pertanggungjawaban hukum dari pelaksanaan Plt dibebabkan kepada PEMBERÌ MANDAT.

Plt, sebagai gambaran hanyalah remot pagar yang dikendalikan oleh satpam untuk buka- tutup pintu . Tentu tidak patut REMOT PAGAR yg disalahkan bila ada orang atau tamu terjepit pintu. PEMBERI MANDAT-lah yang akan sangat sulit melepaskan diri dari jeretan hukum bila terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan berhubungan dengan tugas dan kewengan Plt. (*)

Related posts

Leave a Comment