Sidang Kode Etik, Sanksi Terberat Anggota Bawaslu Bisa Diberhentikan

Spread the love

PAREPARE, Cyberpare.com — Sidang kode etik penyelenggara Pemilu Dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) Republik Indonesia di ruang rapat kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare. Berlangsung sejak pukul 14.00 hingga pukul 17 00 Kamis, petang tadi.

Sidang kode etik dipimpin Hakim Majelis DKPP yakni Laode Arumahi, Prof. Anwar Borahima, Upy Hartaty dan Prof Dr Muhammad, dan menghadirkan Teradu Ketua Panwaslu Parepare Zainal Asnun,Devisi Pengawasan H Ihdar Adi dan Devisi SDM Nur Islah,serta Pelapor Tim Sukses Pasangan Faisal Andi Sapada – Asriady Samad (Fas – As) Kompol Purn H Syarifuddin dan saksi Arhameni yang didampingi penasehat hukum Jefson SH, Posbakum Makassar, Yompi Haya SH, Koordinator Posbakum Sulsel (Peradi Makassar) dan Non Profit Tomo Sulfikar.

Dan dihadiri Ahmad Amiruddin, Yusrianto yunus sebagai saksi penyelenggara,Yahya dari Panwascam (staff Bawaslu) dan penyidik Sentra Gakumdu dari Kepolisian Jufri.

Penasehat Hukum Pengadu Yopi Haya Mengatakan,sidang ini merupakan adanya dugaan pelanggaran pada pilkada lalu yang belum ditindaklanjuti,dengan demikian dugaan pelanggaran itulah yang dibawa di sidang kode etik DKPP RI.

Menurutnya,persoalan ini,tidak ada titip beratnya Ke Pilkada, Namun pelaksanakan sidang ini, difokuskan kepada proses demokrasi yang berintegritas, bersih, jujur dan adil.

“Jadi,kami tidak masalah pilkadanya,tetapi kami ingin Berdemokrasi yang jujur adil,tanpa ada intervensi,” terangnya usai sidang digelar

Ketua Majelis Sidang Kodr Etik DKPP. Prof.Dr.Anwar Borahima, usai sidang, mengatakan, tujuan sidang kode etik ini, lebih menitip beratkan pada proses terciptanya penyelenggara, dan kesemuanya menghadirkan saksi dari dua Kubu Pelapor dan Terlapor, adapun proses sidang yang sama sama kita saksikan.

“Proses sidang kita saksikan bersama, dan sanksi bagi penyelenggara, (Bawaslu), bisa berupa teguran secara administrasi, dan terburuknya bisa pada pemberhentian Petugas Bawaslu, jika Laporan pengaduan itu terbukti dalam persidangan, dan jika tidak terbukti, maka pemulihan nama baik pun dilakukan” ungkap Ketua Mejelis Hakim Kode Etik ini. (Effendy)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *