Perpres 82 Tahun 2018, Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS

Berita terkini

PAREPARE, CYBERPARE.COM — Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pasalnya, Perpres ini menyempurnakan aturan sebelumnya, dan jadi payung hukum.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Sarman Palipadang menjelaskan, Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat.

“Diantaranya, bayi baru lahir wajib terdaftar BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Status kepesertaan bagi perangkat desa, status peserta yang ke luar negeri, aturan suami istri yang sama-sama bekerja ditanggung pemberi kerja, denda layanan yang diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran, dan aturan JKN-KIS jika peserta mendapat PHK,” jelas Sarman, Rabu (19/12/2018).

Menurut Sarman, program JKN-KIS merupakan amanah Negara yang mesti dipikul bersama. Masing-masing pihak memiliki peran penting, guna memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya.

“Perpres Nomor 82 Tahun 2018 mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di sejumlah aspek, mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS,” bebernya.

Ia berharap, dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian atau lembaga terkait, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS dapat semakin optimal,” harapnya. (di)

Related posts

Leave a Comment