Tenang, PPU Yang Alami PHK Masih Dapat Pelayanan JKN-KIS, Begini Aturannya

PAREPARE, CYBERPARE.COM — Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama enam bulan, tanpa membayar iuran.

Manfaat jaminan kesehatan tersebut, diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. Ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Sarman Palipadang, saat menggelar konferensi pers, Rabu (19/12/2018).

Sarman menjelaskan, PHK tersebut mesti memenuhi empat kriteria, diantaranya, PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan atau akta pengadilan hubungan industrial. PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris.

Selain itu, PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan. PHK karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.

“Apabila terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka baik pemberi kerja maupun pekerja tetap melaksanakan kewajiban membayar Iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap,” tegas Sarman.

Menurut Sarman, apabila peserta yang mengalami PHK telah kembali bekerja, maka ia wajib memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran.

“Jika sebaliknya, pekerja tidak lagi bekerja dan tidak mampu, maka dapat mendaftarkan diri menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI),” katanya. (di)

Related posts

Leave a Comment