oleh

OPINI : Polemik Dinkes Parepare, Hak Upah Kerja Kata Hukum

Penulis : Guntur SH

CYBERPARE.COM, PAREPARE — Polemik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Parepare, jadi topik hangat untuk diperbincangkan di seluruh kalangan. Khususnya sambil nyantai dan seruput kopi di warkop kesayangan.

Persoalan ini berawal dari disegelnya aliran listrik di instansi kesehatan tersebut, hingga belum terbayarnya jasa para petugas jaga yang bernaung di Dinkes Parepare. Bahkan saat ini, mendapat penanganan dan pemeriksaan khusus dari Tim TP-TGR Pemkot.

Dalam penjabaran UU Ketenagakerjaan, hak seorang pekerja adalah diupah. Pekerja yang dimaksud jika dalam melaksanakan kegiatannya bekerja untuk melangsungkan kehidupannya dan terpaksa melakukan pekerjaan itu.

Sejatinya, pemerintah dalam hal ini secepatnya melakukan koordinasi kepada pihak-pihak yang dianggap kompoten mengetahui keberadaan dana pembayaran jasa tersebut, agar ditemukan kesesuaian fakta yang bertujuan menghindari fitnah.

dikatakan idustrial, pemerintah dapat saja melakukan koordinasi jalur yang disebut bipartit, apabila belum berhasil, selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui jalur tripartit berupa mediasi diantara pihak. Namun apabila mediasi tersebut tidak juga berhasil, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun pidana.

Pemerintah sangat memperhatikan sistem pengupahan. Dalam Undang-Undang dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”) dikatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah dikenai denda, dengan ketentuan:

a.    mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar lima persen untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan.

b.    sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah satu persen untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan satu bulan tidak boleh melebihi lima puluh persen dari upah yang seharusnya dibayarkan.

c.    sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah, syarat keperdatanya dapat mengajukan gugatan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).

Hanya saja, PHI belum ada di Kota Parepare. Sedangkan menyangkut dugaan adanya perbuatan pidana dapat langsung dilaporkan ke Polisi dengan dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan yang diatur pada pasal 372 KUHP.

Ada hal yang menarik untuk dikaji pada persoalan ini, bahwa subjek pelaku dugaan tindak pidana ini diduga dilakukan oleh pegawai negeri (ASN) dan/atau pemegang jabatan publik lainnya, maka penyidik dapat saja menerapkan Pasal 415 KUHP untuk dijadikan acuan namun tetap tidak mengenyampingkan pasal 372 tadi.

Pegawai atau pejabat yang diberi kewenangan menguasai uang atau dokumen yang dimaksud dalam UU dapat berupa surat berharga, sehingga kemudian menyalah gunakan kewenangan yang diamanahkan baik dilakukannya secara sendiri maupun membiarkan dilakukannya kepada orang lain atau kelompok lain.

Maka perbuatan ini juga dikualifikasikan sebagai penggelapan, penjelasan ini dapat juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pegawai negeri (ASN) atau pejabat publik yang melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam UU terkait kewenangan yang dimilikinya, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administrative Penal Law.

Dimana perbuatannya ini masuk kedalam kewenangan administratif tetapi memiliki muatan berupa delik Penal (pidana), APL ini mengatur dan berlaku pula pada lingkup UU Perpajakan, UU Lingkungan dan UU Perbankan yang pada pokoknya diartikan bahwa pegawai negeri atau pejabat publik dianggap telah memberi ruang terhadap kepentingan satu orang atau lebih terhadap kelompok tertentu. (di)