RS Fatima Diduga Lakukan Fraud Terhadap Pasien Peserta JKN

CYBERPARE.COM, PAREPARE — Rumah Sakit (RS) Swasta Fatima, Kota Parepare diduga telah melakukan fraud atau kecurangan terhadap salah seorang pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ini disampaikan keluarga pasien, AS (38).

AS menilai, kecurangan yang dialami dilakukan oleh PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) dengan cara upcoding, dalam hal pembayaran selisih biaya perawatan.

“Ada dua diagnosa yang berbeda keluar, yaitu diagnosa Dispepsia kode K30 dengan hasil grouper INA-CBGs K-4-18-I dengan iuaran biaya Rp1.813.300, dan diagnosa Demam Thypoid kode A01.0 dengan hasil grouper A-4-14-I dengan luaran biaya Rp3.053.600,” tandasnya.

Ia menjelaskan, berawal saat istrinya, RD dirawat inap karena kondisi muntah-muntah dan sempat tidak sadarkan diri di IGD rumah sakit swasta tersebut.

“Istri saya masuk IGD hari Rabu malam, 6 Februari, sekitar pukul 20.00 Wita. Kemudian diberikan tindakan pemasangan infus dan obat oral untuk penanganan muntah,” katanya, Minggu (10/2/2019).

Menurut AS, istrinya menempati kamar VIP, satu tingkat di atas hak kelas dan telah disampaikan bahwa pembayaran selisih 70 persen dari tarif INA-CBGs kelas 1.

Esok harinya (Kamis, 7/2), dilakukan visite dokter interna dan pemeriksaan darah, urine dan EKG atas instruksi dokter. Hari Jumat (8/2), usai dilakukan visite, atas instruksi dokter bahwa pasien diizinkan pulang, dengan alasan kondisi sudah membaik.

“Namun anehnya, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa pasien dirawat dengan kondisi Dispepsia atau nyeri ulu hati. Ini saya anggap pembodohon,” katanya.

“Ditambah, kami hanya disodorkan selembar kertas yang berisi besaran nominal tanpa diberikan rincian dan penjelasan atas selisih pembayaran tersebut. Artinya tidak ada transparansi yang ditunjukkan pihak rumah sakit,” jelasnya kecewa.

AS mengaku, telah melakukan upaya konfirmasi kepada pihak RS Fatima Parepare, bagiankeuangan Mery, dan ketua rekam medik, Helena.

“Kondisi ini sesungguhnya memberitahukan kepada kita masyarakat secara umum, bahwa PPK tidak transparan dalam menjalankan pelayanan kesehatan program JKN, terlebih pada masyarakat atau peserta JKN yang tidak tahu menahu tentu akan menerima saja apa yang diberikan oleh pihak rumah sakit,” jelas dia.

“Kita semua berkewajiban mengawal program JKN ini sehingga dapat berjalan baik tanpa adanya tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat,” ujarnya. (di)

Related posts