oleh

Skandal Dana Dinkes, LMP: Jangan Pertontonkan Akrobat Hukum

PAREPARE, CYBERPARE.COM — Bola panas skandal aliran miliaran dana Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Parepare terus menggelinding.

Kasus dana dinkes dan beberapa kasus korupsi yang dianggap mangkrak di Parepare tuai reaksi keras masyarakat Parepare, yang berujung aksi unjuk rasa masyarakat yang sudah dua kali dilakukan di Kantor Walikota, DPRD dan Kejaksaan Negeri Parepare.

Bentuk ungkapan kekecewaan terhadap penegakan hukum di Parepare yang dianggap “lemah”, demonstran membentangkan spanduk bertuliskan ‘Pak Jokowi..! Instruksikan Kapolri dan Jaksa Agung Agar Mengambil Alih Kasus-Kasus Korupsi di Parepare’.

Kasus dana dinkes sendiri tengah dilidik pihak Kepolisian Resort (Polres) Parepare. Polisi bahkan telah mendatangkan tim ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulsel untuk melakukan audit investigasi.

Kurang lebih 60 orang sudah diperiksa oleh tim auditor BPKP Sulsel. Diantaranya Kepala Puskesmas, Bendahara Puskemas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Puskesmas, pihak Rumah Sakit Umum Daerah dan pihak Rumah Sakit Kusta Lauleng, termasuk eks Kadis Kesehatan, dr. Muh Yamin.

Menyikapi aksi saling tuding soal dana dinkes yang dianggap raib sebesar Rp.2,9 miliar, Panglima Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Macab) Parepare, Rudy Najamuddin, turut angkat bicara.

“Kita mau melihat kinerja polisi (Polres Parepare) yang profesional, jangan sampai mempertontonkan lagi akrobat-akrobat hukum,” tegas Rudy, Kamis (28/2/2019).

Ia menuturkan, pihaknya (LMP Parepare) memberikan support kepada pihak kepolisian agar terus melanjutkan kasus yang kini berdampak ke masyarakat luas, diantaranya berdampak pada tidak terbayarnya honor tenaga medis, driver Call Centre 112, petugas puskesmas dman kader posyandu selama tiga bulan.

“Sampai hari ini kita masih percaya institusi kepolisian bagaimana menegakkan supremasi hukum, khususnya penanganan kasus dana dinkes yang kini tengah ramai diperbincangkan publik,” tuturnya.

“Mahatidana akan mengawal kasus ini sampai di mabes polri dan kompolnas,” tutup ketua LSM Mahatidana ini.

Sebagai pemegang kunci dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas Kesehatan Parepare, dr. Muh Yamin, menegaskan dirinya sudah menjelaskan secara detail kepada auditor BPKP, saat dirinya di BAP pada Jumat 22 Februari lalu, di Mapolres Parepare.

Yamin mengungkapkan, di hadapan auditor BPKP yang disaksikan penyidik Polres Parepare, dirinya menerangkan dan menyebut seluruh pihak yang terlibat, termasuk beberapa pejabat pemkot dalam pusaran skandal aliran dana dinkes.

Hanya saja, mantan Plt Dirut RSUD Andi Makkasau ini enggan menyebut siapa saja nama-nama yang dimaksud.

“Saat di BAP sangat detail saya jelaskan, yang menyerahkan dana siapa kepada siapa dan dimana. Siapa penerima, siapa perantara dan siapa penikmat dana dari kas dinkes tersebut,” pungkas Yamin. (ardi)