oleh

Protes Sistem Zonasi di Nunukan Seorang Siswa Membakar SKHU

NUNUKAN, CYBERPARE.Com. – Sistem zonasi tahun 2019 menuai protes sejumlah orang tua murid di beberapa daerah. Salah satunya di Kabupaten Nunukan. Hal ini pun mengundang unjuk rasa yang dilakukan para siswa dan orang tua siswa.

Para pengunjuk rasa menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak belajar pada permasalahan tahun 2017 saat penerapan sistem zonasi. Nunukan yang merupakan daerah perbatasan dengan geografis berbeda dengan wilayah perkotaan, sehingga dinilai tidak tepat diterapkan sistem zonasi.

Pengunjuk rasa meminta Pemerintah Provinsi Kaltara mengkaji ulang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang sekarang juga diberlakukan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu, (3/07/2019).

Dari salah satu perwakilan demo lulusan SMPN 1 Nunukan yang tidak diterima di SMA negeri, Andi Irmansyah Mannaungi mengaku kesal dengan penerapan sistem zonasi. “Kami ini mau sekolah tapi tidak tahu di mana. Mau masuk sekolah swasta tapi bukan orang yang berada, rumah saja kami masih ngontrak,” kata Irmansyah.

Irmansyah meneteskan air mata sambil berkata meminta pemerintah pusat agar mencabut sistem zonasi yang diterapkan di Kaltara. “Tolong Pak Presiden, perhatikan kami di daerah perbatasan yang ingin bersekolah mengenyam pendidikan. Wilayah kami Nunukan yang hanya memiliki 3 SMA Negeri, kami mau masuk sekolah swasta namun kami tidak mampuh,” jelasnya sambil tersed-sedu.

Hal tersebut juga disampaikan lulusan SMP Muhammadiyah, Samir. “Kami di sini juga mau sekolah, sedangkan sekolah negeri yang ada di Nunukan Hanya 3. Sistem zonasi seperti ini bagaimana kami masuk sekolah. Kami tidak dapat zonasi berdasarkan radius dari sekolah terdekat. Percuma nilai tinggi juga tidak dapat masuk sekolah menggunakan zonasi,” beber Samir.

Kekecewaan, para siswa terlihat membakar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dalam aksi itu. Seperti yang dilakukan Irmansyah sebagai bentuk protes terhadap sistem zonasi yang dinilai banyak merugikan pelajar yang ada di Nunukan.

Calon siswa yang mendaftar di SMA Negeri 1 Nunukan menggunakan sistem zonasi mencapai 190 calon. Namun yang diterima hanya 111 siswa sedangkan yang tidak diterima sebanyak 79 siswa. (Anto/pcl/cyberpare).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *