oleh

6 Kelurahan di Parepare Keciprat 1 M Penanganan Pemukiman Kumuh Melalaui Program KOTAKU 2019

CYBERPARE.COM,PAREPARE — Perjalanan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang terus di gagas oleh para pelaku dengan berbagai kegiatan kolaborasi dengan berbagai pihak. Sampai akhir Desember 2018 tahun kemarin, sebesar 5,6 Hektare, pengurangan luasan kumuh di Kota Parepare.

Namun menyisakan sisa luasan kumuh yang ditangani sebesar 19,19 Hektare, merupakan tanggung jawab bersama untuk di selesaikan hingga akhir tahun 2019.

Program KOTAKU adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh

Kepala Bappeda Parepare, Samsuddin Taha melalui Sekretaris, Zulkarnaen mengemukakan, kegiatan penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU mulai 2017 sampai 2019.

“Penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU, di Parepare sejak 2017 sampai 2019 pemerintah telah mengalokasikan anggaran BDI/ BPM senilai Rp 18.751.500.000. Total capaian kolaborasi Rp 33.503.000.411,”jelasnya.

Kata dia, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 331 tahun 2014 luasan kumuh sebesar 27,4 ha dan revisi SK Kumuh Nomor 1043 tahun 2018 total luasan kumuh sebesar 94,77 ha yang terdapat di 18 kelurahan.

“Pada 2019 ada enam kelurahan penerima Bantuan Pemerintah Masyarakat (BPM) untuk skala lingkungan yakni Kelurahan Lakessi, Mallusetasi, Lumpue, Labukkang, Ujung Sabbang, dan Wattang Soreang masing masing mendapatkan Rp 1 miliar,” ujar Zulkarnaen.

Lanjut Zulkarnaen juga mengatakan, dalam memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh ada dua bentuk upaya yang wajib dilakukan, yaitu pencegahan untuk perumahan dan pemukiman yang tidak kumuh serta peningkatan kualitas untuk perumahan dan pemukiman yang sudah kumuh

“Pencegahan terhadap tumbuh kembangnya perumahan dan pemukiman kumuh tersebut dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara peningkatan kualitasnya dilakukan melalui pola pola penanganan pemugaran, peremajaan agar pemukiman kembali sesuai dengan hasil penetapan lokasi (clk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *