oleh

Pedagang Pasar : antara Kesehatan atau Ekonomi?

-BERITA, OPINI-47 views


(oleh: EviDesi Said, S.Pd/aktivis Muslimah Makassar)

CYBERPARE.COM,PAREPARE,–Pasar merupakan nadi perekonomian rakyat karena bagian dari mata rantai pasok yang vital. Pasar harusnya mempunyai karakter yang berbeda dalam memastikan penerapan protocol kesehatan. Pasalnya, aktivitas di pasar tidak hanya dari manusia ke manusia melainkan melibatkan barang dan uang. Dilansir nasional.okezone.com (13/6/2020), Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat 529 orang pedagang positif virus corona. Dari jumlah itu, 29 di antaranya meninggal dunia. Tak ayal, pasar dianggap menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengakui pasar menjadi tempat kerumunan yang paling rawan. Potensi untuk menjadi kluster penyebaran corona sangat tinggi.

Sementara itu, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah penyebaran virus corona, diantaranya dengan melakukan tes massal di pasar-pasar. Namun, tidak sedikit yang membantah bahkan menolak terhadap reaksi ini. Seperti yang terjadi di pasar Cileungsi, Bogor. Ratusan pedagang dan pengunjung pasar tersebut melakukan pengusiran terhadap petugas Covid 19 yang akan melakukan pemeriksaan (kumparan.com, 11/06/2020).
Bukan tanpa alasan para ekonom di pasar-pasar memberikan respon penolakan bahkan mengusir para tenaga medis yang hendak melakukan tes. Kedatangan para tenaga medis dengan ambulans dan alat-alat medis, tentu membawa kepanikan tersendiri bagi warga pasar. Belum lagi, mereka juga khawatir jika saja mereka mendapatkan hasil yang reaktif, maka sudah otomatis mereka sudah tidak bisa lagi melakukan aktifitas dan harus menjalani karantina selama 14 hari kedepannya.

Berbagai kebijakan terus dikeluarkan pemerintah setelah pemberlakuan PSBB kini tengah beralaih ke “New Normal”, dimana dibuka kembali sektor-sektor perekonomian termasuk pasar. Pandemi yang telah berlangsung beberapa bulan ini sangat memukul perekonomian. Masyarakat kini mulai terancam bahaya lain selain wabah corona, yaitu kelaparan. Di tengah gentingnya wabah covid-19, pemerintah juga terus berinisitaif menghidupkan roda perekonomian. Namun, dibukanya sektor publik membawa bahaya yang lebih besar. Kurva penambahan penyebaran covid di Indonesia masih terus menanjak bahkan diprediksi akan semakin besar seiring dengan penerapan new normal.
Demikian juga dengan pedagang pasar, ketika pasar kembali berjalan normal. Mereka sangat dilema, para pedagang harus berjualan seperti biasa untuk bisa memenuhoi kebutuhan yang kian meroket, namun sisi lain mereka juga harus memperhatikan kesehatan yang kian hari kian terbaikan.Aktivitas pasar kian ramai, namun para pedagang pasar malah menolak untuk melakukan pemeriksaan massal. Mereka bahkan tidak memahami pentingnya melakukan physical distancing ketika beraktivitas. Dimana pasar adalah tempat berjual beli, tempat bertransaksi orang perorang, barang dan jasa hingga pada penukaran uang. Inilah yang meningkatkan resiko penyebaran virus secara massal di pasar. Sangat wajar jika pasar akan menciptakan cluster baru, karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas himbauan untu melakukan physical distancing dan mematuhi protocol kesehatan. Namun, fakta yang terjadi apalagi di pasar-pasar tradisional yang padat kerumunan sangatlah sulit untuk menerapkan physical distancing ini, pun sosialisasi dan edukasi masih sangat kurang.

Inilah jalan sistem Kapitalis demokratis yang terus mementingkan keuntungan, yang hanya berpikir cara membangkitkan ekonomi namun tidak memikirkan bahaya yang mengancam manusia. Pemerintah hanyalah alat menjamin kepentingan kaum kapitalis, dan nyawa manusia tak lebih berarti. Berbeda dalam Sistem Islam, Khilafah adalah negara yang independen, tidak tergantung pada asing. Hal ini karena khilafah mengamalkan perintah Allah SWT yang melarang memberikan jalan apa pun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Adapun konsep utama roadmap penanganan wabah menurut Islam. Bahwa menjaga satu nyawa itu begitu berharga. Jangan menunda atau bahkan menunggu hingga angka sekian dan sekian.

Jadi apa pun caranya, aturan Islam melalui sistem Khilafah akan berupaya sekuat mungkin agar angka korban tak bertambah. Karena bagi Khilafah, satu saja sumber daya manusia yang menjadi warganya, adalah aset yang harus dipertanggungjawabkan pengurusannya oleh penguasa di hadapan Allah SWT di akhirat kelak. Maka cukup dengan mengganti sistem Demokrasi Kapitalis dengan sistem Islam, maka sosok-sosok pemimpin yang jauh lebih tangguh hingga yang sekelas Khalifah Umar bin Khaththab ra akan mudah ditemukan. Agar segala upaya kebijakan politik hanya berpihak demi menolong urusan agama Allah, tak terkecuali dalam langkah penanganan pandemi. Hidup dalam naungan Khilafah inilah yang semata-mata akan berbuah normal sesuai fitrah penciptaan manusia (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed