Editor : Ardiansyah
PAREPARE, Cyberpare.Com — Penyelidikan kasus dugaan korupsi besar-besaran pembangunan 20 unit sumur bor dalam untuk keperluan irigasi pertanian Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare senilai Rp. 5,6 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016, terus menuai sorotan lantaran ‘mandek’ dan terkesan jalan ditempat.
Banyaknya sorotan dari berbagai kalangan membuat geram Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dan segera menyikapi hal itu, termasuk beberapa problem pengelolaan keuangan dinas PKPK yang tahun ini berubah nama menjadi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) yang tidak transparansi.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam (RSA), Jumat (25/8/2017).
“Dengan adanya informasi ini mungkin pekan depan kita (DPRD) akan turun langsung mengecek baik anggaran dan pekerjaan fisik oleh dinas PKP. Terutama pada proyek pembangunan sumur bor dalam itu, kita akan cek pembangunan fisiknya satu persatu dari 20 titik yang dibangun berdasarkan perencanaannya,” tegas pria yang akrab disapa Ato ini.
Ketua DPC Partai Demokrat ini menyebut, penggunaan anggaran dalam menjalankan program pemerintah memang perlu mengedepankan aspek transparansi, agar terukur dan tepat sasaran.
Dia pun berjanji akan turun langsung ke lokasi dimana titik proyek pemerintah yang menjadi tanggungjawab instansi Pemkot Parepare.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PKP Parepare Rostina, saat berusaha dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, lagi-lagi enggan memberikan jawaban. Dihubungi via sellulernya, dia memilih bungkam. (ardi)
