CYBERPARE.COM, PAREPARE — Pembebasan lahan Institut Tekhnologi Habibie (ITH) dinilai terlambat dibayarkan. Bahkan sempat diisukan keterlambatan disebabkan anggaran di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Parepare tidak tersedia.
Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Pengadaan dan Pengaturan Lahan DPKPP Parepare, Ulfa Lanto mengatakan, keterlambatan pembayaran bukan karena anggaran tidak tersedia. Namun, pengurusan berkas pencairan yang dinilai sulit.
“Anggaran untuk pembebasan lahan kami selalu siap. hanya saja, memang terkendala dipengurusan berkas pemilik lahan. Proses pengurusannya itu yang menghambat pembayaran ganti rugi,” katanya, Minggu (20/1/2019).
Ulfa menjelaskan, berkas pencairan yang dimaksud yakni, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), alas hak, buku rekening, BAP, dan BAPGKDBU.
“Jika berkas yang diminta telah lengkap, maka kami sarankan pemilik lahan segera membawa ke Kelurahan setempat. Nanti, pihak kelurahan yang membawanya kesini. Pemilik lahan hanya perlu tunggu dirumah,” bebernya.
Menurutnya, hingga saat ini sekitar 40 bidang tanah yang telah terbayarkan, dengan anggaran sebesar Rp4,6 miliar, dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp7,5 miliar.
“Diantara pemilik lahan ada tiga yang menolak, namun kami masih lakukan pendekatan kekeluargaan. Jika masih menolak, maka akan dilakukan konsinyasi,” tegasnya. (di)
