CYBERPARE.COM, Palopo — Kepolisian Polres Palopo, Sulawesi Selatan, menggelar deklarasi Pemilu Damai yang diselenggarakan bersama para pimpinan partai politik, KPU, Bawaslu dan TNI di gedung Auditorium Polres Palopo.
Deklarasi pemilu damai ditandai dengan pengucapan ikar pemilu damai dan penandatanganan naskah, siap mengikuti Pemilu dan Pilpres 2019 tanpa hoaks dan ujaran kebencian.
Kapolres Palopo, AKBP Ardiansyah mengatakan, acara ini bertujuan menjaga suasana kondusif pemilu 2019 baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 sekaligus bersilaturrahmi antar pimpinan partai politik sekaligus mengajak seluruh partai politik dan jajarannya.
“Sengaja kami mengundang pimpinan partai politik, KPU dan Bawaslu serta TNI untuk membangun sinergitas guna suksesnya Pemilu 2019 karena suksesnya pemilu bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri tetapi semua pihak yang terkait dengan Pemilu,” kata AKBP Ardiansyah, saat ditemui di Aula Polres Palopo usai menggelar kegiatan.
Dia mengatakan bahwa dari 499 TPS di kota Palopo terdapat 8 TPS yang masuk dalam kategori sangat rawan.
“Sebanyak 8 TPS itu sangat rawan yang ada di kecamatan Telluwanua, kecamatan Sendana kelurahan Peta. Kerawanan iu karena jarak tempuhnya yang cukup jauh, disitu kami akan menempatkan 2 personil Polri dengan 2 Linmas untuk diprioritaskan untuk pengamanan,” ucapnya.
Selain menyiapkan personel, Kapolres Palopo juga memaparkan strategi pengamanan Pemilu 2019 yakni rutin melakukan kunjungan ke tokoh masyarakat, cipta kondisi, melakukan mediasi masalah secara kekeluargaan dan menangkap pelaku kejahatan.
Ardiansyah mengatakan berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu pemilu 2019 terus diantisipasi oleh pihak kepolisian seperti penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian dan kampanye hitam serta melakukan patroli cyber.
Ketua Komisi Pemilihan Umum kota Palopo, Abbas Johan mengatakan bahwa dengan digelarnya deklarasi Pemilu Damai ini tidak ada lagi potensi konflik yang terjadi selama tahapan hingga akhir tahapan pemilu yang dapat merusak tatanan demokrasi, selain itu pihaknya mengharapkan pengurus partai politik turut aktif dalam menyampaikan informasi kegiatan kampanye atau sosialisasi kepada penyelenggara dan pengamanan.
“Kami mengharapkan agar pengurus Parpol juga turut aktif dalam menyampaikan informasi kegiatan kampanye atau sosialisasi kepada penyelenggara dan pihak keamanan, Tujuannya agar kita semua saling menjaga. Jika nanti Pengurus Parpol ingin melakukan bimtek untuk saksi mohon kami diinformasikan, karena ada juga hal yang harus disosialisasikan,” tuturnya.(Hmr /Effendy)
