PAREPARE, CYBERPARE.Com, — Dana kelurahan yang merupakan kebijakan Presiden RI, Joko Widodo, diharapkan pelaksanaan dan pengelolaannya memprioritaskan untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Ini disampaikan Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe. “Jadi bukan hanya persoalan pembangunan infrastruktur dalam penggunaan dana itu, tapi juga pemberdayaan masyarakat yang mesti diperhatikan,” katanya, Senin (18/6/2019).
Pendampingan dari Kejaksaan Negeri (Kejari), kata Taufan, bertujuan agar dana kelurahan di Kota Parepare dapat tepat guna dan tepat sasaran.
“Kita ingin agar lurah-lurah memahami bahwa Kejaksaan memotivasi agar penggunaan anggaran itu dilakukan secara leluasa, tapi pada koridor yang benar,” beber Walikota dua periode itu.
Pendampingan itu juga, lanjut dia, sebagai upaya pencegahan dini agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya. Sehingga dinilai mesti dikawal dan dilakukan pendampingan terkait sistem pengelolaan dana dan pelaksanaannya. (Ad)
