Editor : Ardiansyah
PAREPARE, Cyberpare.Com — Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare yang terus diberondong persoalan, membuat banyak kalangan gerah. PDAM kini dibanjiri keluhan warga namun “kering” dengan perbaikan kinerja, termasuk distribusi air ke pelanggan.
Meski DPRD Parepare sudah melayangkan panggilan untuk kesekian kalinya kepada Dirut PDAM Lukman Hakim, prestasi minor justru terus ditunjukkan PDAM Parepare. Beragam sorotan terus dialamatkan, namun perbaikan kinerja tidak kunjung nampak. Akibatnya, DPRD meminta kepada pihak yang berkompoten agar menindak tegas oknum PDAM nakal.
Beberapa keluhan warga, diantaranya masalah distribusi air di kawasan STAIN yang sudah dua hari terakhir tidak mengalir, lambannya respon atas pengaduan kerusakan meteran yang membuat tagihan membengkak secara tak wajar, hingga maraknya sambungan ilegal melibatkan oknum PDAM nakal.
Fakta mencengangkan, adanya temuan pengusaha perumahan dan warga di Kelurahan Lapadde mengenai sambungan ilegal yang marak, dimana pelakunya ternyata oknum orang dalam PDAM sendiri. Kasus ini sempat mencuat, lantaran merugikan PDAM dan pengusaha hingga puluhan juta rupiah.
Wakil Ketua II DPRD Parepare Firdaus Jollong meminta agar oknum pegawai PDAM yang nekat melayani sambung liar segera disanksi tegas. “Kalau memang sudah parah, pecat saja. Ini agar ada efek jera,” tegas Firdaus, Selasa (17/10/2017).
Kondisi ini membuat geram DPRD dan akan memanggil kembali PDAM untuk dilakukan hearing (rapat dengar pendapat). “DPRD sudah beberapa kali hearing dengan PDAM, namun pihak PDAM hanya berjanji akan berupaya memaksimalkan kinerja,” katanya.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Parepare Rahmat Sjamsu Alam (RSA) mengaku bingung jika masih ada daerah di Parepare mengeluh persoalan air PDAM. Sebab tahun sebelumnya, puluhan miliar sudah dianggarkan untuk pembuatan reservoir di setiap Kecamatan dengan tujuan menghemat biaya PDAM.
Ketua DPC Partai Demokrat Parepare ini menuturkan, tugas pokok PDAM harusnya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, karena air merupakan kebutuhan pokok warga dan sifatnya urgen. Apalagi, bantuan anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada PDAM cukup besar.
“PDAM harus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik dan cepat, jika itu dibiarkan akan menghilangkan kepercayaan pelanggan,” jelas putra mantan Walikota Parepare yang akrab disapa Ato ini.
Soal prilaku oknum PDAM nakal, dia pun meminta agar segera ditindak tegas karena dipastikan merugikan PDAM. “Ini perlu ditindaki dan diselesaikan secara cepat agar kerugian tidak semakin bertambah,” pungkasnya. (*)
