CYBERPARE.COM, NUNUKAN — Bupati Nunukan, Hj.Asmin Laura Hafid, bersama jajaran Kepala SKPD menggelar silaturahmi bersama Camat, Lurah dan seluruh Ketua RT, guna membahas kondisi keuangan daerah.
Hj Laura mengatakan, jabatan Ketua RT bukanlah sebuah profesi tapi bagian dari pengabdian. Ketua RT merupakan pilar terdepan di wilayahnya masing-masing.
“ Mengapa demikian, sebab apapun yang menjadi permasalahan warga, pasti laporannya kepada Ketua RT. Untuk itu, RT adalah pilar yang paling penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbicara tentang peranan, sebab langsung bersentuhan dengan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, Kecamatan Nunukan Selatan merupakan salah satu kecamatan yang termasuk aman di wilayah Kabupaten Nunukan.
“ Selama empat tahun lebih, saya bersama H. Faridil Murad (Wakil Bupati) bertugas di Nunukan, dengan kondisi keuangan yang masih defisit hingga pertengahan tahun ini, tetap berupaya menjalankan program-program kerja yang hendak dicapai sesuai target, namun apa daya, dengan kondisi pandemi dan instruksi Presiden untuk lakukan Refocusing anggaran, sehingga beberapa rencana kegiatan pembangunan harus ditunda,” kata Laura.
Bupati Nunukan minta peran Ketua RT sebagai penyambung lidah pemerintah untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada warganya terkait kondisi keuangan saat ini.
“Nanti saya akan paparkan Rencana dan realisasi Anggaran 2016 hingga 2019, termasuk diantara diantaranya realisasi DBH di tahun 2019 hanya terealisasi 62 persen supaya masyakarat juga faham, yang mengakibatkan capaian Rencana pembangunan tidak berjalan maksimal, dan saya berharap para Ketua RT dapat memberikan pemahaman kepada warganya akan kondisi keuangan daerah kita,” ujar Laura.
Lanjut Laura, kondisi dan situasi itu Ketua RT juga diminta untuk membantu Bupati, Dandim dan Kapolres dalam menjaga wilayahnya masing-masing sehingga tercipta suasana yang aman dan harmonis.
“Sebab sehebat apapun pejabat pemerintahan tanpa adanya RT yang tulus lahir batin untuk tampil di masyarakat pasti tidak ada gunanya,” harapnya.
Sementara itu, saat sesi dialog antara dengan Bupati. Beberapa peserta yang hadir diantaranya ada menanyakan masalah pendataan warga dalam mendapatkan bantuan sosial sebagai yang terdampak covid-19, serta mengenai program pembangunan infrastruktur jalan yang tertunda, dan penggunaan kartu BPJS yang tidak semua penyakit tidak bisa dilayani dengan menggunakan kartu BPJS. Begitu juga dari Ketua Forum RT se-Kecamatan Nunukan Selatan, minta tambahan intensif.
Menanggapi hal itu, Bupati Hj.Asmin Laura Hafid langsung merespon apa saja yang menjadi unek-unek warga. Terkait dengan kesejahteraan RT, dikatakan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Nunukan berikhtiar untuk kesejahteraan RT. Dimana saat ini menjadi catatan mengingat kondisi keuangan saat ini, Namun demikian dirinya telah minta Kepala Badan Keuangan Daerah, Iwan Setiawan untuk mengkalkulasi hal itu.
Selanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Nunukan yang masuk target tahun ini, karena anggarannya dipangkas bahkan ada yang ditiadakan, akan tetap menjadi prioritas tahun depan,” tambah Bupati
Sementara untuk pendataan dijawab oleh Kadis Sosial, Ir. Jabbar MSi. Bahwa pendataan juga melibatkan Ketua RT mendampingi petugas Survey PKH dan data yang digunakan oleh pemerintah pusat itu adalah hasil survey 2005, 2011 dan 2015.
Sedangkan untuk Pertanyaan mengapa Kartu BPJS tidak bisa digunakan berobat untuk semua penyakit, oleh Kadis Kesehatan dr. Tololiu mengatakan, bahwa penyakit yang disebabkan oleh kelalaian / mencari penyakit, misalnya penyakit kelamin, itu pengobatannya tidak bisa menggunakan Kartu BPJS.
Diakhir kegiatan Laura sekali lagi berpesan kepada seluruh warga Kecamatan Selatan, khususnya para Ketua RT agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya.
“Selain itu menjaga kekompakan keluarga besar untuk saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya,” pesan Bupati. (Anto)
