Oleh : Jamaluddin
CYBERPARE.COM,PAREPARE-Sinergitas antara TNI dan Polri adalah sebuah keniscayaan dalam berbangsa dan bernegara. Mengingat kedua institusi ini mengemban peran yang sangat penting dan dibutuhkan untuk menjaga dan mengawal proses pembangunan dan keutuhan NKRI.
Indonesia yang kerap dihadapkan dari berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal yang multi dimensi dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Diantaranya krisis global di bidang ekonomi, politik, ancaman pangan, bencana alam dan perubahan iklim,gangguan kesehatan masyarakat, dan pertahanan keamanan negara. Sehingga wujud sinergitas TNI dan Polri diharapkan mampu menjaga mengawal stabilitas dengan memberi rasa aman, damai dan nyaman di seluruh lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara.
Fakta kongkritnya, tantangan Indonesia di bidang ekonomi semakin terasa di awal tahun 2020 disaat Pandemi Covid 19 merebak keseluruh nusantara membuat semua masyarakat menjadi resah, gelisah dan panik. Suka tidak suka, pemerintah Indonesia akhirnya mengambil sebuah kebijakan demi untuk memerangi penyebaran pandemi Covid 19 memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang disebut dengan PPKM.
Pemerintah pun menyadari jika pemberlakuan PPKM konsekuensinya terhadap aktitifitas dan siklus perekonomian terganggu secara signifikan. Disisi lain pandemi Covid 19 merupakan masalah nasional yang memerlukan penanganan secara menyeluruh dan serius, sehingga itu pula menjadi dasar alasan pemerintah melibatkan TNI Polri untuk menertibkan dan mengawal agar penyebaran pandemi Covid 19 dapat ditekan.
Fenomena peningkatan tensi geopolitik yang terkadang naik turun beraroma ancaman menjadi peringatan akan kewaspadaan terhadap kedaulatan NKRI dari segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Karenanya TNI Polri sebagai elemen pertahanan dan keamanan negara selalu siap siaga, berkomitmen dan konsisten menjaga pulau pulau terluar dari gangguan dan ancaman diseluruh wilayah NKRI.
Selain itu, bencana alam berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir dan tanah longsor yang datangnya tiba tiba tak mengenal tempat dan waktu meluluh lantakkan harta dan jiwa manusia, baik diakibatkan faktor alam itu sendiri maupun manusia. Disaat kondisi dan situasi seperti ini TNI Polri bergerak cepat dan terdepan bersaman elemen masyarakat lainnya menolong dan membantu proses evakuasi dan penanganan tempat kejadian bencana.
Kemudian peran dan tanggungjawab TNI Polri kembali diuji untuk mengamankan jalannya Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 di Bali dan Konferensi Tingkat Tinggi KTT ke-42 Asean 2023 di NTT. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia yang diberi kepercayaan sebagai tuan rumah, namun menjaga, mengawal dan mengamankan pertemuan yang dihadiri berbagai pimpinan negara bukanlah hal yang mudah. Berkat kesigapan dan sinergitas TNI Polri yang fokus mengamankan agenda konferensi sehingga KTT dapat berjalan aman lancar. Sukses pelaksanaan agenda kedua KTT akan berimplikasi mengangkat citra dan kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional sebagai tempat yang aman, nyaman dan kondusif.
Sejatinya, substansi TNI dan Polri adalah dua institusi yang masing-masing memiliki tugas pokok di wilayah dan karakteristik yang berbeda. Jika TNI dari awal dibentuk untuk menangani masalah pertahanan keamanan negara, sementara Polri dibentuk untuk menangani masalah kamtibmas yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat. Walau kedua institusi ini memiliki tugas di bidang keamanan, namun dalam prakteknya memiliki sifat dan pola penanganan yang berbeda dalam konteks menciptakan stabilitas dan kondusifitas masyarakat.
Tugas pertahanan keamanan yang dimiliki TNI bergerak untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara melindungi dan mengamankan dari berbagai gangguan dan ancaman. Sementara itu Polri mempunyai tugas keamanan yang berbeda, yakni keamanan dalam rangka melindungi dan menertibkan masyarakat untuk tetap aman dan nyaman. Sebagaimana bingkai sinergitas dalam tubuh TNI tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dinyatakan, “membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang”.
Sedangkan pedoman sinergitas Polri dikemas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan; “dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Polri dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”; dan “dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Polri memberikan bantuan kepada TNI sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Dari kedua UU tersebut menjadi dasar yang mengikat sinergitas TNI Polri yang konstitusional dan situasional.
Dalam UUD 1945, menyebutkan bahwa, “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”, artinya wujud sinergitas tugas TNI dan Polri merupakan implementasi konstitusi.
Menjadi sebuah harapan sinergitas TNI Polri yang semakin solid dalam mengemban tugas dengan penuh semangat loyalitas dan pengabdian pada saat tantangan semakin berat dan kompleks. Hubungan harmonis yang selama ini telah terbina dengan baik membuktikan bahwa TNI dan Polri mampu mengatasi berbagai kendala yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional, sehingga bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya mampu menciptakan kedamaian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.
Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dengan stabilitas keamanan Nasional. Substansi stabilitas keamanan nasional lahir dari profesionalisme TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara. TNI dan Polri harus dapat membangun rasa saling mempercayai dan menghormati secara organisasi maupun individu sebagai langkah menuju sinergitas TNI dan Polri yang semakin solid dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan nasional.
(Jml)
Bravo TNI POLRI
