CYBERPARE.COM, PAREPARE – Suasana siang terasa hangat namun penuh harap. Warga berkumpul dalam forum reses anggota DPRD Kota Parepare, HJ Afriyani Djamaluddin, untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan dan kebutuhan di lingkungan mereka. Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang dialog antara rakyat dan wakilnya di parlemen.
Dalam sambutannya, Afriyani menegaskan bahwa reses merupakan instrumen konstitusional bagi anggota DPRD untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil). “Reses adalah momentum bagi kami untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan warga. Semua masukan akan kami bawa dalam pembahasan di DPRD,” ujarnya.
Secara regulatif, kegiatan reses merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Melalui forum ini, anggota dewan berkewajiban menyusun laporan hasil reses yang kemudian menjadi bahan pembahasan dalam rapat komisi, badan anggaran (Banggar), hingga paripurna.
Afriyani, legislator tiga periode dari PDI Perjuangan yang kini menjabat Sekretaris Komisi I DPRD Parepare sekaligus anggota Badan Musyawarah, menekankan pentingnya partisipasi aktif warga. Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan persoalan, mulai dari jalan rusak, lampu lorong yang tidak berfungsi, hingga kebutuhan pemberdayaan ekonomi.
“Kalau Bapak dan Ibu tidak menyampaikan, bagaimana kami bisa memperjuangkannya? Saya dibayar oleh negara untuk turun ke dapil, bertemu konstituen, dan membawa suara mereka ke DPRD,” katanya tegas.
Dalam dua periode sebelumnya, Afriyani mengaku lebih banyak mengarahkan pokok-pokok pikirannya pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan yang disalurkan umumnya berupa alat usaha, seperti peralatan memasak, mesin jahit, perlengkapan bengkel, hingga etalase dagangan.
Ia menjelaskan, skema bantuan tersebut berbeda dengan program infrastruktur yang umumnya dibahas melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi domain pemerintah daerah.
“Kalau infrastruktur jalan dan drainase, pemerintah sudah memiliki mekanismenya melalui Musrenbang. Saya ingin menyentuh langsung kebutuhan warga, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Namun, ia juga mengakui bahwa dalam dua tahun terakhir realisasi hasil reses mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran secara nasional. Kendati demikian, ia optimistis pada tahun anggaran berikutnya alokasi untuk menindaklanjuti aspirasi warga dapat kembali dimaksimalkan.
Dalam forum tersebut, sejumlah warga menyampaikan kebutuhan peralatan usaha dan perbaikan fasilitas lingkungan. Afriyani memastikan seluruh aspirasi akan dicatat, diverifikasi, dan dimasukkan dalam laporan resmi reses.
Ia juga menjelaskan bahwa setiap anggota DPRD memiliki alokasi anggaran untuk menindaklanjuti hasil reses. Jika memungkinkan, usulan yang bersifat mendesak dapat dimasukkan dalam perubahan anggaran berjalan. Apabila tidak, maka akan diusulkan dalam tahun anggaran berikutnya.
“Semua permintaan akan kami kawal. Kalau ada sisa anggaran tahun ini dan dinilai urgen, akan kami perjuangkan segera. Jika belum memungkinkan, akan dimasukkan dalam perencanaan tahun berikutnya,” ujarnya.
Afriyani menambahkan, komunikasi langsung dalam forum seperti ini memiliki dampak psikologis dan politis yang kuat. Aspirasi yang disampaikan secara terbuka akan lebih mudah diingat dan diperjuangkan dalam pembahasan bersama mitra kerja maupun kepala dinas terkait.
Menutup kegiatan, Afriyani kembali mengajak masyarakat membangun budaya partisipatif. Ia menilai reses bukan hanya forum penyampaian keluhan, melainkan bagian dari proses demokrasi deliberatif di tingkat lokal.
“Jangan pernah merasa kecil untuk berbicara. Aspirasi Bapak dan Ibu adalah dasar kami bekerja. Tanpa suara warga, reses hanya menjadi kegiatan seremonial,” katanya.
Forum itu pun berakhir dengan komitmen bersama: warga berani menyampaikan kebutuhan, dan wakil rakyat bertanggung jawab mengawal serta memperjuangkannya dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.
Di tengah tantangan fiskal dan kompleksitas pembangunan daerah, reses menjadi pengingat bahwa demokrasi lokal bertumpu pada dialog yang jujur antara suara rakyat dan tanggung jawab wakilnya.(*)
