CYBERPARE.COM, PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare terus memperkuat strategi pengembangan ekonomi berbasis kewirausahaan melalui Program Parepare Keren (Pusat Kewirausahaan Parepare). Memasuki tahun kedua pelaksanaannya, program tersebut kembali menargetkan melahirkan 250 wirausaha baru pada 2026 sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan Pelatihan Parepare Keren yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. Kegiatan itu dihadiri Wakil Wali Kota Parepare H. Hermanto P., S.E., Kepala Pusat Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (BPVP) Pangkep Ashari Arifuddin, S.T., M.M., Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sulawesi Selatan H. Rusfandi, S.St., serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Laode Arwan Rahman, S.Pd., M.Si. mengatakan, program tersebut merupakan salah satu instrumen strategis Pemerintah Kota Parepare dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Menurutnya, pemerintah menargetkan lahirnya 1.000 pengusaha baru secara bertahap dalam kurun empat tahun melalui pelatihan, pendampingan, hingga fasilitasi pengembangan usaha.
“Program ini bukan sekadar pelatihan selama beberapa hari, tetapi merupakan proses membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Laode mengungkapkan, pelaksanaan perdana pada 2025 diikuti 250 peserta. Sebanyak 230 peserta atau sekitar 95,2 persen berhasil menuntaskan seluruh rangkaian pelatihan.
Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Tenaga Kerja, sekitar 75 persen alumni kini telah menjalankan usaha secara aktif. Sebagian di antaranya bahkan telah mampu menambah pendapatan keluarga melalui usaha yang mereka rintis.
Capaian tersebut, kata dia, menjadi indikator bahwa program Parepare Keren mulai memberikan dampak nyata terhadap tumbuhnya wirausaha baru di Kota Parepare.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah tidak berhenti pada proses pelatihan. Alumni juga memperoleh pendampingan usaha, pelatihan kompetensi lanjutan, serta dukungan sarana usaha berupa gerobak, kontainer bisnis, dan tenda usaha melalui kolaborasi dengan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun bantuan pemerintah provinsi melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Pada 2026, sebanyak 250 peserta akan dibagi ke dalam dua gelombang pelatihan.
Peserta berasal dari berbagai unsur masyarakat, antara lain rekomendasi pemerintah desa dan kelurahan, komunitas UMKM, organisasi kepemudaan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), hingga peserta dari sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), termasuk LPK Delta Bakti Karya.
Untuk gelombang pertama, peserta dibagi ke dalam tiga kelas, yakni Kelas A sebanyak 43 orang, Kelas B 43 orang, dan Kelas C 42 orang atau total 128 peserta.
Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Parepare ialah memastikan alumni tetap memperoleh dukungan setelah menyelesaikan pelatihan.
Laode mengungkapkan, pemerintah tengah mengupayakan kerja sama dengan puluhan gerai ritel nasional dan lokal di Parepare melalui program CSR.
Berdasarkan pemetaan pemerintah, terdapat 43 gerai ritel yang berpotensi memberikan bantuan kontainer usaha. Apabila setiap gerai menyediakan enam unit, maka tersedia potensi 258 kontainer usaha bagi pelaku UMKM. Saat ini baru tersedia 54 unit, sehingga pemerintah masih membutuhkan tambahan sekitar 204 unit untuk memenuhi kebutuhan alumni Parepare Keren.
Selain bantuan sarana usaha, peserta juga akan memperoleh akses mengikuti pelatihan teknis melalui kerja sama dengan Balai Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan di Pangkep dan Bantaeng sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Parepare dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga memperluas dukungan melalui kerja sama dengan BPJPH Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui kolaborasi tersebut, peserta akan mendapatkan edukasi mengenai proses sertifikasi halal sekaligus fasilitasi pengurusan sertifikat halal secara gratis setelah usahanya berjalan.
Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja menggandeng Dinas Pendidikan Kota Parepare agar produk UMKM alumni dapat dipasarkan melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Seluruh peserta juga akan difasilitasi membuat akun SiapKerja, platform digital milik Kementerian Ketenagakerjaan yang menyediakan layanan pelatihan, sertifikasi kompetensi, informasi lowongan kerja, hingga akses berbagai program pemberdayaan tenaga kerja, termasuk bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
Langkah tersebut dinilai penting karena selama ini masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses berbagai program pemerintah akibat belum memiliki akun pada platform tersebut.
Mewakili Wali Kota Parepare yang berhalangan hadir karena tugas kedinasan di luar daerah, Wakil Wali Kota H. Hermanto P., S.E. menegaskan bahwa Parepare Keren merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Parepare dalam memperkuat ekonomi lokal.
Ia menyebut, program tersebut ditargetkan mampu melahirkan sekitar 1.250 pengusaha baru selama masa pemerintahan saat ini.
Hermanto mengingatkan peserta agar tidak terpaku pada satu jenis usaha, terutama sektor kuliner yang sudah sangat kompetitif. Ia mendorong masyarakat menggali potensi dan keterampilan sesuai kemampuan masing-masing sehingga mampu menghadirkan usaha yang memiliki nilai tambah.
Menurutnya, kewirausahaan memiliki posisi strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi sekaligus mengurangi angka pengangguran.
“Yang dibutuhkan hari ini bukan hanya pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja,” tegasnya.
Ia bahkan berharap setiap peserta yang berhasil mengembangkan usahanya mampu membuka peluang kerja bagi sedikitnya lima orang di lingkungan sekitarnya sehingga dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
Hermanto juga menilai keterampilan yang diperoleh peserta dapat menjadi modal untuk bekerja di dalam maupun luar negeri sebelum akhirnya kembali membangun usaha secara mandiri di Kota Parepare.
Program Parepare Keren mencerminkan pendekatan pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pelatihan, tetapi juga membangun ekosistem kewirausahaan melalui kolaborasi lintas lembaga, akses pembiayaan, sertifikasi halal, digitalisasi, hingga perluasan pasar.
Sejalan dengan arah kebijakan nasional, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena menyerap sebagian besar tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto.
Melalui pendekatan yang lebih komprehensif tersebut, Pemerintah Kota Parepare berharap program ini tidak hanya menghasilkan lulusan bersertifikat, tetapi benar-benar melahirkan pelaku usaha yang mampu bertahan, berkembang, serta menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, Parepare Keren diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.(*)
