CYBERPARE.COM,PAREPARE,- Kemarahan rakyat meledak. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Kota Parepare mengepung Gedung DPRD Kota Parepare, Kamis (20/08/2026).
Dalam aksi bertajuk “Parepare Bergerak: Aksi Merdeka”, massa melontarkan kritik paling keras kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai gagal total dari rezim sebelumnya.
Aksi ini digerakkan oleh KMPB, FPU, GMKR, MD KAHMI Parepare, FMB, LSM Fokus, dan elemen masyarakat kritis lainnya.
Koordinator Aksi,Muhlis Abdullah, dengan nada berapi-api menyebut Indonesia berada di titik nadir.
“Kita sudah tidak bisa diam lagi! 10 tahun Jokowi menghancurkan, sekarang Prabowo malah meneruskan. Bahkan meloloskan anaknya, Gibran, jadi Wapres lewat cara-cara curang. Ini pengkhianatan konstitusi!” tegasnya.
Muhlis menghantam keras kebijakan pusat, korupsi pejabat merajalela triliunan, pajak dicekik, listrik naik, SPP mahasiswa mencekik leher.
“Kami juga sudah kirim surat sikap ke Jakarta. Catat baik-baik: Jika pusat terus menutup mata, jangan salahkan kami. Jika Papua, Aceh bisa teriak merdeka karena ketidakadilan, maka Sulawesi Selatan juga siap menyatakan SULAWESI MERDEKA” gertaknya disambut yel-yel massa.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi menabuh genderang perang dengan 10 tuntutan:
1.Pemerintahan Prabowo-Gibran GAGAL dan hanya melanjutkan warisan kerusakan rezim Jokowi.
2. Desak Prabowo kembali ke haluan berdaulat. Jika tidak, hadapi mosi tidak percaya rakyat.
3. Perintahkan Prabowo keluar dari “Geng Solo”, cengkeraman Oligarki Hitam, dan intervensi “Partai Cokelat”.
4. Audit total program MBG, KOPDES, Sekolah Rakyat. Bongkar ladang korupsi dan pangkas kabinet tambun.
5.Tuntut DPR/MPR segera memakzulkan Gibran Rakabuming Raka karena lahir dari proses haram dan cacat etika.
6.Tangkap dan adili Joko Widodo. Hukum harus berlaku sama untuk semua.
7. Dukung penuh pembentukan Shadow Cabinet sebagai pemerintahan tandingan rakyat.
8 Dukung Dr. Syukur Mandar memimpin gerakan revolusi konstitusional untuk menyelamatkan bangsa.
9 Serukan persatuan Sulawesi menuntut keadilan distributif. Tolak “efisiensi” yang membunuh daerah.
10. Seru ulama, dosen, mahasiswa jangan diam. Lawan kezaliman bersama rakyat
Aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap dan penyerahan berkas tuntutan ke DPRD Parepare untuk diteruskan ke pusat.(*)
