CYBERPARE.COM,PAREPARE – Pernyataan Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, yang menggunakan istilah “halal darahnya” ketika menyinggung media yang mengkritik pemerintah daerah, menuai perhatian serius. Ungkapan tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan karena berpotensi menimbulkan persepsi intimidatif terhadap kebebasan pers dan independensi perusahaan media.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Parepare, Abdul Razak Arsyad, S.H., M.H., menegaskan bahwa hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan media tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk ikatan yang menghilangkan independensi pemberitaan.
Menurutnya, kontrak kerja sama publikasi merupakan hubungan profesional dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi dan penyebarluasan informasi pemerintah. Namun, hubungan tersebut tidak serta-merta menjadikan media kehilangan fungsi jurnalistiknya, termasuk menjalankan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya ingin menegaskan bahwa kontrak kerja sama bukan kontrak untuk membungkam kritik. Media yang bekerja sama dengan pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada publik secara independen, profesional, dan berdasarkan fakta. Jangan sampai kemitraan justru dimaknai sebagai kewajiban untuk selalu memberitakan hal-hal yang menyenangkan pemerintah,” tegas Abdul Razak.
Kritik Bukan Permusuhan terhadap Pemerintah
Abdul Razak menjelaskan, kritik terhadap kebijakan maupun pelaksanaan pemerintahan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan publik harus membuka ruang evaluasi, termasuk dari media massa.
Menurutnya, pemberitaan kritis tidak otomatis berarti media memusuhi pemerintah atau tidak menghargai hubungan kemitraan.
Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik, membenahi kebijakan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik. Kalau ada pemberitaan yang dianggap tidak benar, silakan gunakan hak jawab, hak koreksi, atau mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers. Jawab pemberitaan dengan data dan fakta, bukan dengan ungkapan yang dapat ditafsirkan sebagai ancaman terhadap keselamatan insan pers,” ujarnya.
Ungkapan ‘Halal Darahnya’ Perlu Dijelaskan
SMSI Parepare memandang penggunaan istilah “halal darahnya” merupakan diksi yang sangat serius, terlebih disampaikan oleh seorang kepala daerah yang memiliki kewenangan dan pengaruh dalam kehidupan pemerintahan serta masyarakat.
Abdul Razak menilai, seorang kepala daerah semestinya mempertimbangkan dampak setiap pernyataan yang disampaikan di hadapan jajaran pemerintahan maupun publik.
Bahasa seorang pemimpin memiliki konsekuensi sosial. Karena itu, pemilihan kata harus mencerminkan keteladanan, kedewasaan dalam berdemokrasi, serta penghormatan terhadap profesi dan keselamatan setiap warga negara.
SMSI tidak bermaksud menutup ruang bagi Wali Kota untuk mengkritik pemberitaan yang dinilai tidak profesional. Media juga wajib tunduk pada kode etik jurnalistik, akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab hukum.
Namun, persoalan pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme yang benar, bukan dengan generalisasi atau ungkapan yang berpotensi menimbulkan ketakutan.
SMSI Tegaskan Kemitraan Tidak Menghilangkan Independensi
Sebagai organisasi yang menghimpun perusahaan media siber, SMSI memahami pentingnya hubungan kemitraan antara pemerintah dan perusahaan pers.
Kemitraan tersebut dibutuhkan untuk mendukung keterbukaan informasi, publikasi program pembangunan, serta penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Akan tetapi, kemitraan yang sehat harus dibangun atas dasar saling menghormati, transparansi, profesionalisme, dan independensi.
Perusahaan media yang menerima kerja sama publikasi tetap harus memiliki kebebasan menentukan kebijakan redaksional berdasarkan fakta dan kepentingan publik.
“Jangan mencampuradukkan urusan kontrak kerja sama dengan kebijakan redaksi. Pemerintah berhak mengevaluasi mitra kerja berdasarkan ketentuan kontrak dan kinerja pekerjaan. Tetapi pemerintah tidak boleh menjadikan kontrak publikasi sebagai alasan untuk mengendalikan isi pemberitaan atau menuntut media menghentikan kritik,” lanjutnya.
Mengajak Wali Kota Mengedepankan Dialog
Abdul Razak berharap Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai maksud dan konteks penggunaan ungkapan tersebut.
SMSI juga mendorong agar komunikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan media dibangun melalui dialog yang sehat, bukan melalui tekanan maupun pertentangan.
Menurutnya, SMSI siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, edukatif, konstruktif, dan produktif. Namun, kemitraan itu harus tetap menghormati posisi pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
“Kami ingin hubungan pemerintah dan media di Parepare tetap harmonis. Tetapi harmonis bukan berarti media harus kehilangan daya kritis. Mendukung pembangunan bukan berarti menutup mata terhadap persoalan. Pers harus mampu menyampaikan keberhasilan sekaligus mengungkap kekurangan pemerintah secara profesional,” tegasnya.
Ia menambahkan, marwah pemerintah tidak dibangun dengan membatasi kritik, melainkan melalui kebijakan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, keterbukaan informasi, dan kesediaan menerima evaluasi.
“Pers bukan musuh pemerintah. Pers juga bukan humas pemerintah. Pers adalah lembaga yang memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Mari tempatkan pemerintah dan media pada posisi masing-masing demi kepentingan masyarakat Kota Parepare,” tutup Abdul Razak.
Catatan: Pernyataan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bahwa demokrasi membutuhkan pemerintah yang terbuka terhadap kritik dan pers yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebebasannya.(*)
