PAREPARE, Cyberpare.com — Pihak DPRD Kota Parepare menyikapi sejumlah Keluhan warga khususnya bagi penerima Program Pengentasan Kemiskinan, khususnya bagi penerima Bantuan Sosial di Kota Parepare.
Wakil Ketua I DPRD Kota Parepare Rahmat Syamsu Alam SH. Mengaku kunjungan ke sejumlah Kantor Kelurahan ini, untuk mengantisipasi kebijakan perubahan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pendataan warga miskin yang saat ini menggunakan TNP2K data Statistik dalam pemberian bantuan Sosial khususnya Warga penerima sasaran.
Dalam hal ini, Pemda melalui Bappeda selaku Koordinator bekerja sama Dinas Sosial, Catatan Sipil dan Kelurahan. Melakukan pendataan ulang bagi warga miskin DBT (Data Base Terpadu), dimana pendataan ini bukan hanya diperuntukkan bagi penerima Rastra tetapi juga bagi masyarakat kurang mampu
Pelaksaan pendataan pemutakhiran ini ada beberapa keluhan warga yang disampaikan dan ditemui dilapangan saat mengunjungi Kelurahan, antaranya kekurangan Blanko Formulir, dan Perbedaan NIK dan KTP.
Dan itu disikapi, dengan Berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil, dan Kelurahan, sehingga E KTP, NIK bisa sesuai dengan yanh diharapkan, sehingga tidak menyusahkan warga dan tidak menyita waktu Masyarakatn terang Ketua DPC.Demokrat Parepare ini. (Chulk / Effendy)
