PASANGKAYU, Cyberpare.com — Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Aspirasi DPRD Pasangkayu, pihak Bappeda dan BPKAD mengaku, bahwa DBH Pajak Rokok dikucurkan ke Dinkes sesuai Petunjuk Tekhnis (Juknis) dan Undang-undang (UU) No 28 Tahun 2009, bahkan sampai 100 persen, Senin (05/03/18).
Tercatat penyaluran DBH pajak rorok ke Dinkes pasangkayu, dalam tiga tahun terakhir kurang lebih Rp.10 Milyar. Pada tahun 2016 mencapai Rp. 4.538.959.960, 2017 sebesar Rp. 3.800.000.000 dan Rp. 3.108.959.960 di 2018.
Hal ini sangat bertolak belakang dengan penjelasan Kadis Kesehatan, sejak tahun 2016 hingga saat ini, Dinkes tidak pernah lagi membuat pertanggungjawaban secara khusus ke Kementrian Kesehatan, karena penyaluran DBH pajak rokok di Dinasnya tidak jelas. Bagaimana mungkin dikucurkan ke Dinkes 100 persen, sementara dalam Juknis, ada hak OPD lain di dalamnya.
“Tambahan dana APBD untuk kesehatan yang bersumber dari penerimaan pajak rokok ini bersifat “ON Top” (tidak mengurangi alokasi APBD untuk kesehatan yang telah ada selama ini), minimal 50 persen. Tunjukkan pada kami kalau memang anggaran tersebut ada pada DPA Dinkes”, tutur dr. Alif.
Menanggapi pemaparan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Aksan Yambu mengungkapkan, persoalan ini diduga sudah rancu dari awal, sehingga harus digali untuk mengetahui yang sebenarnya, dengan membuka kembali Perda dan Juknis yang ada.
“Persoalan ini jangan dianggap sederhana, kalau dari awal sudah salah, maka dikhawatirkan administrasinya pun pasti salah, sehingga penggunaan anggaran diduga tidak tepat sasaran”, jelasnya.
Ia berharap, agar pemerintahan ini berjalan kondusif, tidak ada mis komunikasi seperti ini.
Sementara menurut Ketua Fraksi Amanat Reformasi, Uksin Djamaluddin, juga menganggap RDP ini belum jelas, sehingga harus digali sampai tuntas.
“Ketika sudah terungkap di media, baru saling tunjuk karena sebelumnya hal ini tidak pernah didengar sama sekali dan seakan ditutup-tutupi”, imbuhnya.
Menurutnya, seharusnya ketika pembagian anggaran, semuanya sudah harus jelas dan ini tetap berlanjut sampai tuntas.(Tomy / Effendy)
