Editor : Ardiansyah
PAREPARE, Cyberpare.Com — Ada yang miris dengan Kota Parepare di tengah penghargaan yang begitu banyak diraih pemerintah daerah di era kepemimpinan Taufan Pawe (TP) selaku Wali Kota.
Betapa tidak, dari banyaknya penghargaan itu, ternyata Kota Parepare yang bertagline Peduli ini tak dapat Adipura di tahun 2017 ini.
Lepasnya penghargaan tertinggi di bidang kebersihan dari pemerintah pusat itu pun menuai polemik dan disorot sejumlah kalangan. Padahal Pemerintah setempat telah menganggarkan jasa kebersihan kota pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare di APBD Tahun Anggara 2017 sebesar Rp 5 miliar.
Ditambah lagi, awal tahun ini DLH bahkan melakukan pembelian 1 unit mobil vacum car (penyapu jalan) yang menuai kontroversi dan menggerogoti APBD Parepare TA 2017 sebesar Rp 2,7 miliar.
Pengadaan mobil itu pun kini tengah dilidik Polres Parepare karena diduga kuat terindikasi mark up lantaran dibeli tanpa dilengkapi dokumen operasional seperti BPKB, STNK dan plat nomor polisi.
Ketua LSM Mahatidana Rudy Najamuddin ikut angkat bicara dan mengkritisi polemik yang kini ramai diperbincangkan publik ini. “Melihat dari besarnya nilai itu, kuat dugaan ada mark up anggaran. Terkait pengadaan mobil vacum car yang tengah dilidik Polres, kami minta supaya ini diusut tuntas. Mobil senilai Rp 2,7 M kok dibeli tanpa surat-surat. Ini harus dibuka agar masyarakat Parepare tau,” jelas Rudy, Kamis (27/7/2017).
Untuk anggaran jasa kebersihan kota sebesar Rp 5 miliar, kata dia, itu juga terkesan tidak rasional dengan melihat jumlah petugas kebersihan di Parepare. “Rp 5 miliar untuk jasa kebersihan kota saya kira itu tidak rasional. Penggunaannya harus transparan, jangan sampai nomenklaturnya jasa kebersihan kota tapi peruntukan lain,” tutup Rudy. (ardi)
