CYBERPARE.COM, PAREPARE — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulsel mendorong Kota Parepare agar secepatnya mengaktifkan e-planning atau perencanaan berbasis elektronik.
Itu untuk menjamin transparansi perencanaan dan tidak ada lagi kesan coret mencoret kegiatan atau program SKPD tanpa koordinasi dan komunikasi yang baik.
Ini ditekankan Kepala Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Wilayah
Bappeda Sulsel, Andi Rahmi B Panawan, saat menjadi narasumber dalam rapat percepatan penyusunan RPJMD Parepare tahun 2018-2023 di Hotel Bukit Kenari.
“Segera aktifkan e-planning, agar tidak ada lagi kesan coret mencoret. Tentu untuk itu, harus disiapkan SDM yang baik,” kata Andi Rahmi.
Plt Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen merespons dorongan Bappeda Sulsel itu.
“Insya Allah, kita mulai sosialisasikan pada 2019 ini, e-planning kita koneksikan dengan e-budgeting. Dan mulai 2020 diaktifkan,” tegas Zulkarnaen.
Zulkarnaen mengingatkan, batas waktu penetapan RPJMD hanya enam bulan setelah walikota dan wakil walikota dilantik dan diambil sumpahnya
Karena itu, semua kepala SKPD beserta jajarannya mampu membaca dan memahami visi misi dan program wali kota dan wawali agar cepat dan tanggap dalam menerjemahkan ke dalam RPJMD sehingga selama lima tahun ke depan dapat dan mampu mengimplementasikannya.
“Mari kita bersama-sama menjadikan Parepare sebagai kota berkemajuan dan mandiri melalui teori telapak kaki,” katanya.
Saat ini Ranperda RPJMD Parepare, sudah masuk dalam tahap akhir pembahasan di DPRD Parepare.
Rencananya, pada 20 Februari 2019, persetujuan bersama wali kota dan DPRD Parepare. Penetapan setelah evaluasi dari Provinsi Sulsel. (Adv)
