PAREPARE, Cyberpare.Com — Pasca Diskualifikasi Pasangan Calon Walikota Parepare nomor urut 1, Taufan Pawe dan Pangerang Rahim (TP) di Pilwalkot Parepare tahu 2018, aksi lapor balik dilakukan kubu TP atas sejumlah program kerja rivalnya, Faisal Andi Sapada-Asriady Samad (FAS).
Terbukti, dua laporan atas program FAS dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Parepare. Namun setelah laporan itu dikaji oleh pihak Panwaslu sampai batas waktu yang ditetapkan sesuai aturan, kedua laporan tesebut dinyatakan tidak memenuhi unsur dan tidak bisa diteruskan.
Hal itu sontak munculkan spekulasi disejumlah kalangan masyarakat Parepare. Salah satunya tokoh masyarakat, H Abdul Rahman Mappagiling.
Menurutnya, putusan pembatalan pencalonan atau diskualifikasi terhadap paslon peserta pilkada, dinilai suatu bentuk kecurangan.
Dia mengkritisi, soal pantas tidaknya seseorang menjadi pemimpin, dalam hal ini Kepala Daerah.
“Pemimpin itu harus menjalankan amanah masyarakat. Apa yang sudah diamanahkan dan dijanjikan ke masyarakat harus ditepati. Orang munafik tak pantas jadi pemimpin,” kata mantan legislator Parepare ini, Rabu (16/5/2018).
Terkait masalah pembangunan, kata dia, siapa pun yang menjadi Kepala Daerah wajib melakukan pembangunan karena pemerintah sudah menyiapkan anggaran.
“Soal pembangunan, itu bicara dana. Pemerintah punya dana untuk membangun. Jadi, siapa pun yang menjadi Kepala Daerah wajib memanfaatkan dana untuk membangun. Pembangunan dikatakan berhasil adalah pembangunan yang berdampak kesejahteraan kepada masyarakat,” tandasnya. (culk/ardi)
