PAREPARE, Cyberpare.Com — Dugaan pengaturan pemenang pada proses tender proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Pembangunan Pemkot Parepare, kembali ramai diperbincangkan publik.
Sejumlah aktivis pun berjanji akan mengawal jalannya proses lelang proyek Tahun Anggaran 2018, untuk menghindari terjadinya persekongkolan dan pemufakatan jahat yang sempat terkuak di ketika Tim Saber Pungli Polres Parepare menjaring sekaligus 5 pejabat Pokja ULP dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di ruang ULP Pemkot Parepare, akhir Juli 2017 lalu. Meski berkas kasus OTT sejauh ini masih tarik ulur antara Jaksa dan Polisi.
“Salah satu kegiatan proyek pengadaan perpipaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas PUPR yang akan dilelang dalam waktu dekat ini akan kita kawal untuk menghindari terjadinya persekongkolan tender antara kontraktor dengan pokja ULP,” ungkap pemerhati konstruksi Kota Parepare, Andi Asrida, Sabtu (10/3/2018).
Hal senada dikatakan Ketua DPP Indonesian Care (InCare), Andi Ilham Abidin. Ia menegaskan proses tender pengadaan perpipaan yang akan dilelang di ULP akan dikawalnya untuk menghindari pengaturan dan persekongkolan jahat.
“Jika terbukti adanya praktek kecurangan yang mewarnai proses lelang di ULP, kami (InCare) tidak segan segan melaporkan ke KPPU dan aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Dia berharap, agar proses tender di ULP dilaksanakan dengan fair dan adil untuk dijadikan barometer dalam persaingan usaha supaya tidak terjadi KKN saat pelaksanaan tender.
Sementara anggota pokja ULP, Abdul Muis yang ditemui di Unit Layanan Pengadaan, menjelaskan berkas proyek pengadaan perpipaan sejauh ini belum diterima pihaknya.
“Sampai saat ini berkas perpipaan belum kita terima dan terkait lelangnya kami jamin tidak akan ada titipan ataupun sebuah persekongkolan dalam proses tender ini dan kita akan fair,” katanya. (chulk/ardi)
