banner 728x250

ASN PUPR Parepare Keluhkan Potongan Gaji       

banner 120x600
banner 468x60

Laporan : Agustin Effendy

PAREPARE, Cyberpare.com — Salah seorang pejabat technis PUPR mengeluhkan adanya potongan gaji bagi sejumlah Pejabat Technis yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perukiman Rakyat (PUPR) Kota Parepare.

Potogan dari pendapatan gaji bulanan ini, berkurang dari Rp.350.000 dari setiap Pejabat Technis di Instansi yang ramai dengan Program paket proyek berbagai jenis pembangunan fisik ini.

Seperti yang dialami ASN inisial (Ir) salah seorang Pegawai Technis di PUPR, Ia mengaku gaji bulanannya terpotong Rp.350.000 sejak keluar dari Bendahara di OPD nya, sementara alasan, pemotongan itu tidak jelas apa peruntukannya.

“Gaji bulanan Kami mengalami pengurangan kisaran Rp.350.000, sejak keluar dari Keuagan, tapi kami tidak tau untuk apa potongan gaji itu” ungkap (Ir) melalui Soft Message Service (SMS) melalui 0823931***** yang dikirimnya ke salah satu tim redaksi.

Terkait hal ini, Plt.Kepala Dinas PUPR H.Kadarusman M SE. dihubungi, mengaku tidak mengetahui hal itu, “Saya sudah hubungi dan panggil Sekertaris Dinas, Ia mengaku tidak ada Praktek seperti itu, kilahnya,  ia menjelaskan jika pembayaran gaji ASN di PUPR juga langsung ditransfer ke Rekening Pribadi masing masing pegawai, meski demikian Ia berusaha mengetahui siapa Oknum ASN yang mengeluhkan potongan gaji tunjagan itu” jelas Plt.Kadis PUPR yang juga Kadis di Dinas Pendidikan ini.

Praktek potongan tunjangan Gaji Pegawai technis di PUPR ini, dinilai sejumlah kalangan sebagai bentuk praktek punguran liar yang tidak jelas peruntukannya, ataukah ada sejumlah pendanaan berupa kegiatan fisik yang mesti dicarikan kekurangan dananya, yang akhirnya tambahan pendanaanya ditarik dari tunjangan pendapatan dari sejumlah ASN di Kota Parepare.

“Memotong sejumlah dana tunjangan gaji ASN di OPD tertentu, bisa dianggap pungutan liar, apalagi tanpa alasan, seharusnya pihak yang melakukan potongan bisa menjelaskan untuk apa Potongan itu, apakah ada sumbangan untuk program pembangunan tertentu, atau kegiatan jenis lainnya, biar peruntukannya jelas, ingat tidak semua ASN memiliki kemampuan finansial sama dengan sejumlah Kepala OPD yang ada di Kota Peduli ini” ungkap Andi Asrida Aktifis LSM.Sorot Indonesia.(*)

banner 800x800

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *