Aspal Ditumbuhi Rumput, Eksistensi TP4D Dipertanyakan

banner 120x600

 

Cyberpare.Com, PAREPARE — Aspal ditumbuhi rumput di jl Kesuma Timur Kota Parepare yang membuat geram DPRD, kini ramai diperbincangkan dan mendapat kecaman sejumlah pihak.

 

Setelah disorot dewan, kali ini LSM Incare ikut angkat bicara dan mempertanyakan eksistensi Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare selaku Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Parepare.

 

Ketua LSM Incare, Andi Ilham, mengungkapkan, insiden jalan aspal yang banyak ditumbuhi rumput itu ibarat “tamparan” bagi institusi kejaksaan, dalam hal ini Kejari Parepare yang dinilai “gagal” dalam mengawal dan melakukan pendampingan terhadap sejumlah proyek di Parepare, termasuk proyek aspal hotmix 2016 yang menelan anggaran hingga Rp. 50 milliar.

 

Ia menyesalkan, pekerjaan pemeliharaan berkala jalan, termasuk jalan aspal yang ditumbuhi rumput di jalan Kesuma Timur, lantaran baru saja diaspal bulan Ramadhan 2017 lalu dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 senilai kurang lebih Rp. 5 milyar.

 

Ilham mengungkapkan, bila melihat realita di lapangan aspal yang ditumbuhi rumput diduga kuat rekanan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai syarat dan ketentuan pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak.

 

Dikatakannya, eksistensi TP4D yang melakukan pendampingan terhadap proyek di Parepare sangat lemah yang mengakibatlan rekanan bekerja asal-asalan dan diduga kuat spesifikasi proyek dimainkan, sehingga kualitas proyek aspal begitu memalukan. “Dugaan kuat ada praktek korupsi yang berjalan di dalamnya. Saya menyangkan kenapa hal ini bisa terjadi?,” jelas Ilham, Jumat (20/7/2017).

 

Buruknya kualitas sejumlah pekerjaan yang dikawal langsung pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare melalui TP4D pada TA 2016 lalu, kata dia, tidak terlepas adanya oknum jaksa yang diduga kuat “masuk angin”. Akibatnya, desas-desus adanya keterlibatan oknum jaksa “nakal” yang diduga bermain mata dengan rekanan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan oknum pejabat pemerintah setempat, kini ramai diperbincangkan publik.(andi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *