Editor : Udin
PAREPARE, Cyberpare.Com — Belanja penyediaan jasa komunikasi sumber daya dan listrik Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare menuai sorotan tajam.
Tidak tanggung-tanggung Pemkot menganggarkan Rp 7,2 miliar di APBD Pokok Tahun Anggaran 2017 hanya untuk bayar telepon, air, listrik, dan internet BKD.
Ketua LSM Gempar, Makmur M Raonah melontarkan kritikan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) TA 2017 yang meloloskan anggaran Rp 7,2 miliar hanya untuk belanja penyediaan jasa komunikasi sumber daya dan listrik satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja.
“Dana untuk belanja penyediaan jasa komunikasi sumber daya dan listrik satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, sampai Rp 7,2 miliar itu sama sekali tidak rasional,” Kata Makmur.
Lanjut Makmur yang juga pengacara kritis ini, BKD seharusnya merinci peruntukan anggaran itu jangan sampai dibelanjakan di luar dari nomenklaturnya.
” Penggunaan anggaran itu harus transparan karena sangat rawan terjadi penyalahgunaan atau mark up anggaran di pos belanja itu,” terang Makmur, Selasa (8/8/2017).
Sementara itu, Kepala Badang Keuangan Daerah, Nasarong belum mau dimintai keterangan persoalan itu. Melalui tekepon selulernya Nasarong tak memberi komentar dan tanggapan, tentang berita ini.
Sekedar diketahui, Kepala BKD Parepare, Nasarong saat ini masuk dalam daftar bidikan penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Parepare lantaran dituding melakukan pungutan 17 persen
Pungutan 17 persen fee proyek dari kontrak pekerjaan mencuat pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) 5 pejabat ULP Bagian Pembangunan Pemkot Parepare, menyusul adanya sejumlah pengakuan kontraktor yang mengaku diminta menyetor 17 persen dari kontrak perkerjaan, diluar PPN dan PPh.
Fee 17 persen tersebut diduga dikumpulkan dan disetor Kepada Dua orang oknum pejabat Pemkot Parepare yang diketahui dekat dengan Walikota Parepare Taufan Pawe (TP), yakni Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Nasarong dan Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan, Muh Ansar. (*)
