CYBERPARE.COM, PAREPARE, – DPRD Parepare melalui Komisi II yang diketuai Kamaluddin Kadir memperjuangkan iuran BPJS terutama mereka yang menjadi peserta mandiri. “Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian anggota dewan di tengah pandemi Covid-19,” kata Kamaluddin Kadir.
Kamaluddin mengakui, pihaknya hanya memfasilitasi warga sebagai peserta mandiri, apalagi memang kebetulan ada penyesuaian iuran. Jika kiranya ada keluhan yang disampaikan warga maka kami teruskan ke BPJS untuk diadajan oerubahan. “Tapi ini akan secara otomatis ji juga karena sementara ini BPJS sedang memperbaiki sistem IT kepada peserta mandiri,” ujarnya.
Sementara yang dimaksud peserta mandiri adalah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Kebetulan kedua segmen ini yang mengalami penurunan sebagaimana yang dijudicial riview di MA, yaitu pada pasal 34 saja. Kemudian untuk PBI (penerima bantuan iuran) APBN dan APBD serta PPU (pekerja penerima upah) itu tidak mengalami penurunan iuran karena ini diatur di pasal yang berbeda.
Peserta mandiri turun semua dan kembali ke iuran lama sebagaimana perpres 82 tahun 2018. Sedangkan PBI dan PPU tetap dengan iuran sekarang (tidak turun) ini sementara selama covid- 19.
“PBI yang ditanggung oleh pemerintah baik pusat maupun daerah melalui APBN dan APBD, sementara PPU itu adalah pekerja yg ditanggung oleh perusahaan dimana pekerja itu bekerja,” jelas Kamaluddin.
Menurutnya, di Parepare itu ada sekitar 21.001 org peserta mandiri. Dimana mandiri itu utk kelas 1, sebelumnya 160.000, sekarsng jadi 80.000. Untuk kelas 2 sebelumnya 110.000 sekarang jadi 51.000 orang. Kemudian untuk kelas 3 sebelumnya 42.000 sekarang jadi 25.500 orang.
“Mudah-mudahan biar PBI dan PPU juga sama seperti mandiri (PBPU dan BP), ini juga sangat berdampak bagus khusunya anggaran yang sudah kita alokasikan di APBD 2020,” harapnya. (takdir)
