PAREPARE, Cyberpare.Com — Puluhan miliar yang telah dihabiskan Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare untuk membangun sumur dalam, dinilai mubazir dan bukan solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih di Kota kelahiran Presiden RI ke-3 BJ Habibie.
Tahun 2016 lalu, Pemkot menghabiskan sedikitnya Rp 15 miliar untuk membangun enam titik sumur dalam dan reservoir, termasuk pipanisasi yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Ujung, Soreang dan Bacukiki.
Namun belakangan proyek itu dinilai “gagal” karena tidak mampu mengatasi krisis air bersih yang melanda masyarakat di empat kecamatan yang ada di Parepare.
Hampir setiap hari ada keluhan warga terkait air bersih. Diantaranya air PDAM tidak mengalir, sumur bor pribadi warga kering akibat tersedot proyek sumur dalam. Bahkan kerap kali masyarakat menerima distribusi air PDAM yang langsung dipompa dari sumur dalam berwarna cokelat keruh mirip warna Milo lantaran tinggi kandungan zat besi dan mangan akibat tidak ada filter atau penyaringan.
Tahun ini, Pemkot kembali membangun enam titik sumur dalam yang tersebar, termasuk pipanisasi yang lagi-lagi menggerogoti APBD tidak sedikit, sekira Rp 15 miliar.
Ironinya, sejauh ini masyarakat tak henti-hentinya teriak akibat air PDAM kerap kali tak mengalir hingga 4 hari berturut-turut. Kalaupun mengalir, tidak jarang airnya cokelat keruh.
Wakil Ketua I DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam (RSA), mengkritisi dan menyebut jika pembangunan sumur dalam yang telah menghabiskan anggaran yang cukup fantastis dalam kurun dua tahun terakhir, bukan solusi tepat ataupun jangka panjang mengatasi kebutuhan air masyarakat Parepare kedepan.
“Seharusnya Pemkot berfikir jangka panjang karena Parepare saat ini menuju kota maju, modern bahkan metropolitan, sehingga kebutuhan air masyarakat kedepannya sangat besar. Sumur dalam bukan salah satu solusi karena kalau beruntung produksinya setiap tahun berkurang. Bisa saja satu tahun tidak berfungsi. Seperti sumur dalam di Korem yang dikerja tahun lalu, masyarakat sekitar menyebut itu sudah macet,” kritik legislator Demokrat ini, Senin (6/11/2017).
Ketua DPC Partai Demokrat Parepare ini menyerukan, ada tiga hal yang menjadi urgen dan solusi bagi Pemkot untuk mengatasi krisis air bersih seiring bertambahnya kebutuhan air masyarakat.
Antara lain mengadakan kembali bendungan Asokangnge di Kecamatan Bacukiki karena sudah pernah ditinjau Kementerian PUPR 2013 lalu, pipanisasi dari daerah Kabupaten tetangga untuk membantu suplai air ke Parepare karena itu merupakan program pusat yang dikenal dengan regionalisasi air baku dengan jalan pipanisasi dari daerah lain, serta melakukan penyulingan dari air laut ke air tawar.
Terkait penganggaran untuk ketiga solusi itu, kata dia, Pemkot ada 2 pilihan melalui APBN dana APBD. “Bisa dianggarkan dalam bentuk dana cadangan dan memang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Apabila ada pembiayaan yang besar pemerintah daerah bisa menyimpan dana untuk beberapa tahun kedepan,” jelas Putra mantan Walikota Parepare yang akrab disapa Ato ini.
Mengenai pembangunan dan distribusi air sumur dalam, Rahmat menyebut sistemnya kurang bagus karena air sumur dalam langsung didistribusi ke pelanggan (masyarakat), sementara air sumur dalam kandungan Mangan dan zat besinya tinggi karena tidak ada penyaringan dan berbahaya bagi kesehatan warga jika dikonsumsi. (ardi)
