CYBERPARE.COM, PAREPARE — Anggota DPRD Kota Parepare dari Fraksi PKB, Hasib Hasyim, kembali turun langsung menemui masyarakat dalam agenda reses kedua tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Jalan Jati Putih, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat itu menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur jalan hingga dukungan terhadap pelaku usaha kecil.
Sekitar 200 warga menghadiri kegiatan tersebut. Dalam dialog yang berlangsung hangat, sejumlah aspirasi kembali disampaikan masyarakat. Sebagian besar merupakan usulan lama yang hingga kini belum terealisasi.
Hasib mengakui, banyak aspirasi warga yang terus berulang dalam setiap masa reses. Menurut dia, kondisi itu terjadi karena sejumlah program yang diajukan masyarakat sejak beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya mendapat realisasi.
“Banyak usulan yang kembali disampaikan karena memang sebelumnya belum terealisasi. Namun alhamdulillah, ada beberapa yang sudah mulai masuk tahap pelaksanaan,” ujar Hasib.
Ia menyebut, sejak periode aspirasi 2023 hingga 2026, tercatat sekitar 890 usulan masyarakat di DPRD Parepare yang masih menunggu tindak lanjut. Jumlah tersebut, kata dia, berasal dari berbagai kebutuhan warga yang dihimpun oleh seluruh anggota legislatif.
Meski demikian, Hasib menilai mulai adanya realisasi sejumlah program menjadi kabar positif bagi masyarakat. Ia mencontohkan pembangunan akses jalan menuju kawasan pemandian di wilayah Lumpue yang kini mulai dikerjakan. Selain itu, beberapa fasilitas penunjang usaha warga juga disebut telah terealisasi secara bertahap.
Dalam reses tersebut, persoalan infrastruktur jalan kembali mendominasi keluhan warga. Salah satu titik yang disoroti adalah akses jalan lingkungan sepanjang kurang lebih 300 meter yang dinilai mendesak untuk diperbaiki.
Menurut informasi warga, proyek tersebut sebelumnya sempat masuk dalam daftar pekerjaan. Namun, pelaksanaannya disebut dialihkan ke lokasi lain karena pertimbangan prioritas anggaran.
Hasib berharap usulan tersebut tetap dapat direalisasikan mengingat kondisi jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Ia menegaskan, kebutuhan infrastruktur dasar masih menjadi persoalan paling sering muncul dalam agenda penjaringan aspirasi.
Di sisi lain, legislator PKB itu juga menyinggung dampak efisiensi anggaran terhadap percepatan realisasi program masyarakat. Menurutnya, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus melakukan skala prioritas dalam menentukan program pembangunan.
“Sedikit demi sedikit tetap berjalan. Kita juga memahami kondisi efisiensi anggaran saat ini,” katanya.
Tak hanya infrastruktur, warga turut menyoroti dukungan terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menanggapi hal itu, Hasib mengaku beberapa bantuan untuk pelaku usaha sebenarnya telah disalurkan, meski belum seluruh penerima melaporkan perkembangan usahanya.
Baginya, yang terpenting adalah masyarakat benar-benar merasakan manfaat bantuan tersebut.
“Kalau memang masyarakat sudah menerima dan merasakan manfaatnya, itu yang paling penting,” ucapnya.
Menutup kegiatan reses, Hasib berharap kondisi pemerintahan dan fiskal daerah dapat kembali stabil sehingga aspirasi masyarakat bisa direalisasikan lebih maksimal pada tahun-tahun mendatang.
Di tengah tingginya harapan warga terhadap pembangunan daerah, reses bukan sekadar agenda formal legislatif.
Forum itu menjadi cermin bahwa kebutuhan dasar masyarakat terutama infrastruktur dan penguatan ekonomi kecil masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut perhatian serius pemerintah daerah.
