CYBERPARE.COM, PAREPARE – Di tengah tekanan efisiensi anggaran yang melanda daerah, Anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Kebangkitan Bangsa, A. Muhammad Fudail, menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal program bantuan masyarakat agar tidak berhenti di tengah jalan. Komitmen itu disampaikan dalam agenda reses yang digelar di Kedai Cinta, kawasan samping Kebun Raya Jompie, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
Forum reses tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat dalam menyerap berbagai aspirasi warga, mulai dari penguatan sektor UMKM, bantuan usaha produktif, renovasi rumah warga, hingga pembangunan infrastruktur lingkungan.
Dalam sambutannya, Muhammad Fudail membuka pertemuan dengan salam dan ungkapan syukur atas kesempatan berkumpul bersama masyarakat. Ia menekankan bahwa reses bukan sekadar agenda formal DPRD, melainkan tanggung jawab konstitusional untuk mendengar langsung kebutuhan warga di lapangan.
“Reses adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan harapannya secara langsung kepada wakil rakyat,” ujarnya di hadapan peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, hingga pelaku usaha kecil.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang hadir, Ketua LPMK Kecamatan Soreang termasuk para ketua RT dan RW dari wilayah Ujung Lare dan sekitarnya. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam menentukan arah program bantuan dan pembangunan di daerah.
Dalam pemaparannya, Fudail mengungkapkan bahwa sejumlah program bantuan aspirasi tahun 2025 telah terealisasi. Bantuan tersebut antara lain diberikan kepada kelompok nelayan berupa perahu, mesin, dan perlengkapan memancing. Selain itu, terdapat pula dukungan bagi pelaku UMKM dalam bentuk etalase usaha dan gerobak dagang keliling.
Untuk tahun 2026, kata dia, sekitar 40 calon penerima manfaat telah masuk dalam daftar program bantuan pokok pikiran (pokir). Bantuan yang disiapkan mencakup alat pertukangan, mesin jahit, etalase usaha, hingga perlengkapan memasak yang akan disalurkan di sejumlah kecamatan di Parepare.
Menurut Fudail, mayoritas penerima bantuan berasal dari masyarakat yang sebelumnya aktif menyampaikan aspirasi dalam agenda reses tahun lalu. Karena itu, ia mendorong warga untuk terlibat aktif dalam forum-forum serupa agar kebutuhan mereka dapat tercatat secara resmi.
“Partisipasi masyarakat sangat menentukan. Aspirasi yang masuk akan menjadi dasar pengusulan program bantuan,” katanya.
Di sisi lain, ia tidak menampik bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan serius akibat kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.
Dampaknya, sejumlah program pemerintah harus melalui proses penyesuaian dan prioritas ulang.
Meski demikian, Fudail memastikan dirinya akan terus mengawal program bantuan masyarakat agar tidak terdampak pemangkasan anggaran. Ia menilai program pokir memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi warga, terutama sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat kecil.
“Sebagian besar aspirasi yang masuk berkaitan dengan usaha kecil dan ekonomi keluarga. Karena itu, program ini harus tetap berjalan agar masyarakat bisa terus produktif,” ujarnya.
Selain sektor ekonomi, forum reses tersebut juga membahas persoalan renovasi rumah warga dan peningkatan infrastruktur lingkungan. Sedikitnya tiga usulan renovasi rumah disebut telah memasuki tahap verifikasi dan survei kelayakan.
Fudail menjelaskan bahwa seluruh data administrasi dan survei lapangan telah rampung, sehingga pelaksanaan program diproyeksikan mulai berjalan pada Juni 2026 setelah jadwal final ditetapkan pemerintah terkait.
Tak hanya itu, pembangunan jalan lingkungan, gang permukiman, dan akses jalur warga juga masuk dalam daftar aspirasi prioritas yang akan diperjuangkan pada tahun ini.
Menutup kegiatan, Fudail membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Ia mempersilakan warga menyampaikan aspirasi maupun keluhan melalui berbagai saluran, baik secara langsung, melalui telepon, maupun pesan pribadi.
Pendekatan itu, menurutnya, menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat agar tidak berhenti hanya dalam forum formal reses.
Di tengah keterbatasan anggaran dan tingginya kebutuhan masyarakat, forum reses tersebut memperlihatkan satu hal penting: harapan warga terhadap kehadiran negara di tingkat paling dekat masih tetap besar. Kini, publik menanti sejauh mana aspirasi yang telah dihimpun benar-benar diwujudkan menjadi program nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat.
