JAKARTA, Cyberpare.com — Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menilai anggaran keselamatan publik mesti diperhatikan dan memprioritaskan mitigasi bencana.
Ini ia sampaikan usai mengkritisi penyusunan pagu anggaran Badan Nasional dan Pencarian Orang (Basarnas) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada RAPBN 2019, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Saya menilai, pemerintah belum sepenuhnya melindungi nyawa publik. Ini terlihat dari penyusunan anggaran di Basarnas dan BMKG dikurangi dari tahun sebelumnya,” ujarnya.
Bambang menjelaskan, kebutuhan anggaran Basarnas tahun 2019 sebesar Rp 4,597 triliun. Namun mendapat pengurangan hingga 50 persen dalam pagu anggaran tahun 2019 menjadi Rp 1,986 triliun. Begitu juga dengan pagu anggaran BMKG yang dialokasikan sebesar Rp1,754 triliun. Padahal, kebutuhannya mencapai Rp 2,935 triliun.
“Anggaran dari Basarnas adalah anggaran untuk menyelamatkan nyawa publik, dimana kita ketahui akhir-akhir ini kondisinya sedang banyak kecelakaan transportasi darat maupun laut. Jadi, di sini anggaran itu harusnya disesuaikan dengan kebutuhan Basarnas bukan malah dikurangi,” kritisinya.
Dengan adanya pemotongan anggaran tersebut, lanjutnya, pemeliharaan sarana prasarana SAR akan menyebabkan operasional peralatan Basarnas tidak optimal dalam mendukung penyelenggaran operasi SAR.
“Apalagi yang dikurangi adalah yang berhubungan dengan mitigasi, pembinaan potensi SAR, pengelolaan kesiapsiagaan SAR, dan pengelolaan operasi SAR. Ini semua hal yang sangat penting dalam Basarnas kita,” ujar dia.
Menurutnya, alokasi anggaran semestinya sesuai kebutuhan untuk menunjang performa operasional pemeliharaan dan kalibrasi, sehingga tidak memengaruhi kinerja kedua badan tersebut.
“Ini berbahaya jika alat BMKG tidak dikalibrasi, peralatan Basarnas tidak dirawat dengan baik. Sebab, nyawa publik tidak bisa dibandingkan dengan APBN kita. Jika semuanya dikurangi, bagaimana SAR kita bisa jalan,” tegas dia.
Selain itu, kata dia, anggaran yang minim, mempengaruhi tugas mitigasi atau sosialisasi BMKG, sebagai upaya mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat.
“Mestinya BMKG dapat melakukan pendeteksian awal, termaksud cara dan mitigasi yang dilakukan, agar rakyat dapat terhindar dari bencana, terkhusus ribuan nyawa yang menjadi korban bencana di Sulteng,” katanya.
Bambang meminta, Pemerintah mesti tanggap melakukan evakuasi korban secepatnya.
“Pemerintah harus lebih cepat dalam melakukan evakuasi korban. Tidak hanya melalui jalur darat, tetapi bisa juga melalui jalur laut. Nyawa publik itu harganya tidak terhingga, karenanya harus kita lindungi,” ujarnya. (Rls)
