PAREPARE,CYBERPARE.COM, – Festival Salo Karajae ( FSK ) sukses menghipnotis masyarakat kota parepare dengan segala sesuatu yang ditampilkan, sayangnya, kesuksesan dari FSK ini justru menyisakan rasa kecewa bagi seorang pengusaha muda yang juga memiliki stand di FSK.
Reyes, salah seorang pelaku usaha yang memiliki stabd du FSK mengaku tidak diberi akses penuh dalam kegiatan FSK ini, padahal di Festival yang digelar di kawasan Tonrangen River Side ( TRS ) dapat dijadikan sebagai sarana promosi produk yang dihasilkan oleh para pengusaha di kota parepare, sayangnya, FSK ini justru didominasi oleh pengusaha dari luar kota yang berjuluk kota industri tanpa cerobong asap ini.
“Sangat sedikit pengusaha lokal yang dilibatkan. Tidak ada open recruitment. Selain biaya sewa yang tidak pro terhadap pemberdayaan pengusaha muda, kami memang tidak pernah diajak,” katanya, Kamis, 3 Oktober.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Pelaksana Tugas ( Plt ) Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (DKOP) Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, tidak terlalu merespon hal tersebut, bahkan saat dikonfirmasi dirinya berpikir akan diberitakan miring.
“Adakah berita miring, saya tau ji awal mulanya ini pertanyaan,” ujarnya melalui pesan.
Bahkan, menurut mantan Kabag Humas Pemkot ini, setiap Pemerintah Kota mengadakan acara yang sukses beberapa orang selalu mencari kesalahan.
“Saya tau ji dek, setiap ada acara pemkot yang sukses, selalu saja ada yang tidak suka,” tuturnya.
Sementara pengelola EO Mahesa, Iwan, mengungkapkan, setidaknya 18 stand didirikan dalam areal kegiatan festival, empat diantaranya diisi oleh pengusaha lokal. Sementara biaya sewa stand, kata dia, bervariatif, antara Rp1,5 juta hingga Rp5 juta.
“Jika itu dianggap tinggi, kami juga menyarankan perstand diisi beberapa pengusaha yang mungkin ingin join, sehingga biaya sewanya lebih ringan,” ungkapnya.
Pada event serupa, tambah Iwan, dipersoalan biaya sewa stand memang kerap dianggap sebagai masalah oleh pengusaha lokal. Padahal, katanya, pihaknya selaku EO yang kerap bekerjasama dengan pemerintah menggelar kegiatan pameran amupun event serupa lainnya, membuka akses awal bagi pengusaha lokal.
“Jadi soal biaya sewa stand memang sudah menjadi alasan klasik pengusaha lokal sehingga kurang meramaikan event pameran pembangunan,” tuturnya. (Iks)
