CYBERPARE.COM, PAREPARE — Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi (FSP NIBA) Kota Parepare memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah melalui serangkaian audiensi dengan sejumlah instansi terkait, Kamis (20/8/2026). Selain memperkenalkan struktur kepengurusan hasil revisi, delegasi serikat pekerja membawa sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan pekerja, termasuk kelangkaan LPG 3 kilogram di tengah masyarakat.
Audiensi tersebut dilakukan menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FSP NIBA 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta. Dalam agenda itu, delegasi NIBA juga menyampaikan perkembangan internal organisasi sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah mengenai berbagai persoalan ketenagakerjaan dan kebutuhan masyarakat.
Ketua PC FSP NIBA Kota Parepare, Idris Muthalib, memimpin delegasi dalam rangkaian audiensi tersebut. Menurut Idris, pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Parepare berlangsung positif dan mendapat sambutan baik.
“Selain memperkenalkan revisi kepengurusan yang baru, kami juga menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan yang berkaitan dengan pekerja. Respons pemerintah sangat positif dan konstruktif,” kata Idris dalam keterangannya.
Delegasi NIBA melakukan audiensi dengan Dinas Ketenagakerjaan serta Pemerintah Kota Parepare yang dalam salah satu pertemuan diwakili oleh Asisten Wali Kota. Dalam pertemuan tersebut, NIBA menyampaikan perkembangan keterlibatan organisasi dalam forum tripartit, termasuk pembahasan yang berkaitan dengan kebijakan pengupahan bersama unsur pekerja dan pihak terkait.
Menurut Idris, komunikasi tersebut menunjukkan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan serikat pekerja dalam membahas persoalan ketenagakerjaan di tingkat daerah.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam audiensi adalah keluhan masyarakat mengenai ketersediaan LPG 3 kilogram. Delegasi NIBA menyampaikan bahwa persoalan pasokan LPG dikeluhkan masyarakat dan dinilai turut berdampak terhadap kehidupan pekerja.
Aspirasi tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah kota untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut.
Dalam pertemuan itu, Asisten Wali Kota disebut menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Parepare telah melakukan koordinasi dengan Pertamina terkait ketersediaan LPG 3 kilogram. Pemerintah juga disebut siap mendorong peningkatan kuota untuk wilayah Parepare guna menjaga kecukupan pasokan.
Langkah tersebut diarahkan agar kebutuhan LPG masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan, termasuk menghadapi periode ketika permintaan meningkat.
Persoalan LPG menjadi penting karena gas bersubsidi tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Parepare sendiri dalam dokumen standar harga daerah tahun anggaran 2026 mencantumkan LPG 3 kilogram sebagai salah satu komponen barang yang diatur dalam standar harga satuan daerah.
Selain membahas persoalan ketenagakerjaan dan kebutuhan masyarakat, delegasi NIBA juga menyampaikan rencana keberangkatan pengurus ke Jakarta untuk mengikuti Rakernas 2026.
Delegasi meminta dukungan Pemerintah Kota Parepare terkait persiapan keikutsertaan dalam agenda nasional tersebut. Pemerintah merespons secara positif dan menyatakan kesiapan untuk memberikan fasilitasi sesuai kewenangannya.
Bagi NIBA, dukungan tersebut dipandang sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan dan peran organisasi pekerja.
Idris mengatakan, dua sesi audiensi yang telah dilakukan menjelang Rakernas dinilai cukup untuk menyampaikan agenda utama organisasi sekaligus memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah.
Di sisi internal, audiensi juga menjadi momentum bagi FSP NIBA Kota Parepare untuk memperkenalkan hasil revisi struktur kepengurusan organisasi.
Pembenahan tersebut, kata Idris, diharapkan tidak berhenti pada perubahan struktur administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi organisasi dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.
NIBA juga menegaskan komitmen untuk membangun sinergi dengan pekerja, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya, terutama dalam pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan.
Secara kelembagaan, FSP NIBA tercatat dalam laman resmi KSPSI sebagai salah satu federasi anggota dengan bidang organisasi yang mencakup pekerja niaga, bank, jasa, dan asuransi.
Karena itu, penguatan organisasi di tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan aspirasi pekerja dapat disampaikan secara terstruktur melalui mekanisme dialog sosial dan hubungan industrial.
Bagi FSP NIBA Kota Parepare, rangkaian audiensi tersebut bukan sekadar agenda memperkenalkan kepengurusan baru. Lebih dari itu, pertemuan menjadi ruang untuk mempertemukan kepentingan pekerja dengan pemerintah daerah mulai dari persoalan kebutuhan dasar masyarakat, isu pengupahan, hingga penguatan perlindungan dan kepastian hukum ketenagakerjaan.
Dengan agenda Rakernas yang semakin dekat, NIBA Parepare membawa harapan agar pembaruan internal organisasi dapat berujung pada kerja yang lebih nyata, hadir lebih dekat dengan pekerja, terbuka terhadap persoalan di lapangan, serta mampu membangun kemitraan yang kritis namun konstruktif dengan pemerintah.
Pada akhirnya, kekuatan serikat pekerja tidak semata diukur dari struktur organisasinya, melainkan dari seberapa jauh organisasi mampu mengubah aspirasi menjadi advokasi yang terukur dan menghadirkan manfaat nyata bagi pekerja dan masyarakat.
