CYBERPARE.COM, JAKARTA- Pada 9 Desember setiap tahun, Indonesia ikut menandai Hari Anti Korupsi Sedunia — bukan sekadar seremoni, melainkan momen penilaian diri: apakah janji transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang digaungkan selama ini telah benar-benar menahan praktik korupsi yang meresap? Peringatan Hakordia 2025 menjawabnya dengan seruan keterlibatan publik yang lebih luas, sekaligus mempertanyakan konsistensi kebijakan dan kapasitas kelembagaan dalam menjaga integritas negara.
Hari Anti Korupsi Sedunia ditetapkan PBB setiap 9 Desember untuk memperingati adopsi Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan mendorong negara-negara anggota memperkuat pencegahan, penindakan, serta kerja sama internasional melawan korupsi. Bagi Indonesia, tanggal ini menjadi momen evaluasi kebijakan dari pencegahan di birokrasi hingga penegakan hukum terhadap aktor korup. Tema tahun 2025 menekankan peran generasi muda sebagai penjaga integritas, menggarisbawahi pentingnya pendidikan antikorupsi dan partisipasi masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi motor utama peringatan nasional (Hakordia) dengan rangkaian kegiatan sejak “road to Hakordia” hingga acara puncak yang pada 2025 digelar di Yogyakarta dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Kegiatan tidak hanya seremoni: meliputi lokakarya, kampanye budaya, pawai publik, serta peluncuran program pencegahan korupsi yang menyasar sekolah, kampus, aparat publik, dan komunitas. Pemerintah daerah juga menggelar kegiatan serentak misalnya pawai budaya di Banten yang melibatkan guru, ASN, mahasiswa, dan pelaku usaha sebagai upaya edukasi publik.
Korupsi di Indonesia tak lagi hanya soal penyuapan pejabat tinggi; ia melebar ke pengelolaan proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, hingga layanan dasar yang menyentuh masyarakat. Meski Indeks Persepsi Korupsi (IPK/CPI) Indonesia menunjukkan kenaikan menjadi 37 pada 2024—sesuatu yang dipandang sebagai tanda kemajuan—para pengamat menilai itu belum cukup tanpa perubahan struktural yang nyata: transparansi anggaran, reformasi birokrasi, perlindungan pelapor, dan independensi penegak hukum. Angka CPI yang naik menjadi 37 memberi ruang optimisme, tetapi juga mengingatkan bahwa pekerjaan besar masih menunggu.
Penguatan pencegahan reformasi prosedur publik (e-procurement, audit independen, keterbukaan data) yang menutup peluang korupsi di level teknis.
Penguatan penindakan lembaga penegak hukum yang kredibel, cepat, dan bebas intervensi politik.
Keterlibatan masyarakat pendidikan antikorupsi sejak dini, perlindungan whistleblower, serta peran media dan LSM sebagai pengawas.
Kerja sama lintas sektor pemerintah, swasta, akademia, dan komunitas lokal harus dilibatkan dalam solusi yang pragmatis dan terukur.
Langkah-langkah itu harus dibarengi indikator kinerja publik yang jelas agar upaya antikorupsi tidak sekadar retorika saat momentum Hari Anti Korupsi. (Rujukan kebijakan nasional dan praktik internasional diatur berdasarkan ratifikasi UNCAC dan peraturan pelaksanaannya di tingkat nasional).
Catatan kenaikan IPK/ CPI pada 2024 menjadi titik terang menunjukkan sebagian upaya pemberantasan korupsi bekerja namun riset dan laporan investigatif terus mengungkap celah: kolusi pengadaan, pengelolaan sumber daya alam yang lemah, dan risiko politisasi proses penegakan hukum. Selain itu, korupsi kini seringkali lebih halus dan terstruktur, memerlukan adaptasi strategi penanggulangan yang berbasis data dan teknologi.
Aktivis antikorupsi, akademisi, dan beberapa unsur masyarakat sipil menyambut baik pawai edukasi dan program KPK, namun menekankan bahwa peringatan Hakordia harus diikuti tindakan konkret: pengesahan undang-undang pelindung pelapor yang kuat, penyederhanaan regulasi yang rawan penyalahgunaan, serta audit forensik rutin pada proyek-proyek strategis. Generasi muda, yang menjadi fokus tema global 2025, dipandang kunci dalam merawat budaya integritas ke depan.
Indonesia meratifikasi UNCAC dan mengembangkan kerangka hukum nasional untuk menanggulangi korupsi sejak lama; KPK sebagai lembaga khusus memainkan peran sentral dalam penindakan dan pencegahan. Namun, konsistensi pelaksanaan hukum dan komitmen politik merupakan penentu utama apakah perbaikan itu bertahan lama atau kembali tergerus. Dokumen-dokumen kebijakan dan imbauan resmi KPK saat Hakordia menegaskan perlunya kolaborasi semua pihak bukan hanya aparat.
Hakordia bukan sekadar tanggal di kalender. Di Indonesia, peringatan ini harus menjadi mesin evaluasi dan akselerator reformasi: menguji apakah kebijakan yang dicanangkan mampu menutup celah korupsi, apakah penegakan hukum berlangsung tanpa pilih kasih, dan apakah masyarakat diberi ruang nyata untuk mengawasi dan melapor. Kenaikan skor persepsi korupsi memberi harapan, tetapi kualitas pemerintahan dan kesejahteraan publiklah yang akan membuktikan apakah perubahan itu bertahan. Jika komitmen ini dimaknai serius dengan indikator, akuntabilitas, dan partisipasi publik maka Hari Anti Korupsi Sedunia bisa diterjemahkan menjadi hari-hari di mana korupsi semakin terpinggirkan dalam praktek pemerintahan sehari-hari.
