Foto: Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM
NUNUKAN, CYBERPARE.com, —
Setidaknya ada tiga poin penting yang disepakati antara Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia Budi Setiyadi dalam pertemuan keduanya, di Jakarta, Senin (22/7) lalu.
Kabag Humas dan protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Hasan Basri, S.IP mengatakan, meskipun masih sebatas kesepakatan lisan di antara dua belah pihak, namun tindak lanjut dalam bentuk tertulis akan dilakukan selanjutnya.
Ketiga poin kesepakatan tersebut, katanya, adalah; Kemenhub siap menerima pengembalian seluruh aset Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), di Sei Jepun, Nunukan Selatan, termasuk seluruh personil yang ada di dalamnya. Biaya operasional Dermaga ASDP Sei Jepun Nunukan Selatan selama ini sangat besar dan membebani keuangan daerah, apalagi kondisi keuangan pemerintah saat ini sedang mengalami defisit. Karena itu, kata Hasan, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Nunukan menyetujui rencana pengembalian seluruh aset – aset Dermaga ASDP kepada pemerintah pusat.
Point berikutnya, Kemenhub juga akan memperbaiki segala kerusakan Dermaga ASDP Sei Jepun, yang pelaksanaanya secara bertahap akan dimulai pada tahun 2019. Tim teknis Kemenhub juga akan melakukan survey untuk menghitung biaya perbaikan Dermaga ASDP Sei Jepun secara keseluruhan.
Dikatakan, selain hal tersebut di atas, Kemenhub juga akan memberikan bantuan 2 unit kendaraan bus sekolah kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Pada awalnya, Kemenhub berencana memberi satu unit bis sekolah, tetapi setelah Bupati Laura meyakinkan bahwa anak – anak sekolah yang berada di perbatasan sangat membutuhkan kendaraan untuk berangkat dari rumahnya ke sekolah dan dari sekolah pulang ke rumahnya saling berjauhan. “Alhamdulillah, akhirnya permintaan Bupati Asmin Laura itu pun disetujui Kemenhub”, jelas Hasan Basri.
“Karena ini menyangkut nasib anak – anak bangsa di perbatasan, maka Pemerintah Pusat menambahkan satu unit lagi menjadi dua unit. Biar lebih terasa,” kata Budi Setiyadi kepada Asmin Laura.
Sementara terkait dengan permohonan penambahan frekuensi pelayaran kapal feri tujuan Nunukan – Sebatik dan sebaliknya, Budi Setiyadi berjanji akan mempelajarinya lebih lanjut.
Bupati Laura yang terlihat sumringah seusai pertemuan mengaku gembira dengan hasil yang dicapai dalam pertemuan tersebut.
“Kalau semua kementerian perhatiannya seperti ini kepada wilayah perbatasan, kita (Pemerintah Kabupaten) tidak terlalu repot membangun. Tidak banyak bertele – tele langsung ada keputusan,” ucap Laura seperti ditirukan Kabag Humas.
Kunjungan Bupati Nunukan yang ditemani Asisten Ekonomi Pembangunan Robby Nahak Serang, Sekretaris Dinas Perdagangan Harman, dan Kepala Seksi (Kasi) Fasilitasi dan Bina Pelaku Ekspor dan Import Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan Saparudin di Kemenhub sebetulnya bukan tujuan utama.
Agenda utama kunjungan Bupati Laura di Jakarta adalah melakukan koordinasi terkait dengan persoalan pedagang lintas batas akibat diberlakukanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan di Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan melakukan persentase di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memaparkan rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Nunukan.
Meminjam pepatah dari Palembang, Sumatera Selatan: “Ibarat menggotok embacang tumban kuini, artinya menyempatkan diri untuk mencapai tujuan yang lebih kecil, ternyata justru hasilnya malah luar biasa”, ujar Hasan menirukan bupati. (Humas/Anto/pcl/cyberpare).
