CYBERPARE.COM, PAREPARE — Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, menilai kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, terkait pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan mesti dikaji ulang secara maksimal.
Ini disampaikan Walikota bergelar doktor hukum itu usai menghadiri pembukaan pelatihan dasar CPNS Golongan II dan III, di Hotel Bukit Kenari, Kamis (22/8/2019).
“Ini pendapat saya sebagai orang kecil yang berada di daerah kecil. Terkait pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan, hal ini mesti dikaji ulang. Apalagi melihat anggaran yang diperlukan untuk kebijakan ini sekitar Rp450 triliun, sangat besar,” katanya.
Menurut Walikota dua periode itu, daripada memindahkan Ibukota negara, kenapa tidak dilakukan pemerataan di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini juga sebagai upaya mencegah kecemburuan sosial terjadi di setiap wilayah.
“Pendapat saya, dari pada Ibukotanya yang dipindahkan, bagaimana jika dilakukan pemerataan wilayah. Misalnya, setiap Provinsi terdapat kementerian di dalamnya. Contoh Kementerian Pariwisata ditempatkan di Bali atau Kementerian Pertanian di tempatkan di Sulsel. Sedangkan untuk provinsi gemuk seperti Surabaya, dapat menempatkan dua kementerian,” beber Taufan.
Taufan mengatakan, keberhasilan pembangunan nasional ada di daerah, bukan di Ibukota. Jika Indonesia ingin maju, maka kembangkan daerahnya dengan pemerataan.
“Karakter daerah di kuasai oleh Gubernur, sehingga pendapat-pendapat pemimpin provinsi itu sangat dibutuhkan dalam memajukan negara. Kita sadar, pemerataan suatu daerah akan memicu peningkatan ekonomi,” tandasnya. (Ad)
