CYBERPARE,COM,PAREPARE- Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir soroti kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah yang belum melakukan pembayaran utang sebesar Rp 16 miliar kepada kontraktor. Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare dan DPRD telah menyetujui pembayaran tersebut melalui SK Parsial,
Kaharuddin mengungkapkan keraguannya dan mempertanyakan kineja Prasetyo yang mengklaim tidak mengetahui tentang utang tersebut, meskipun dirinya hadir dalam rapat dengan Komisi 3. Dia menegaskan bahwa Prasetyo pasti mengetahui hal itu dan menyebut dirinya selalu berkomunikasi dengan Prasetyo.
“Kenapa dia bilang tidak tahu, padahal dia ada di rapat dan selalu bisa dihubungi. Ada SK Parsial yang ditandatangani oleh Pj Wali Kota untuk pencairan, jadi Pemkot Parepare seharusnya bertindak cepat,” jelas Kaharuddin dalam keterangannya pada Senin, 09 September 2024.
Kaharuddin juga jatuh bingung saat Prasetyo menyatakan sedang menunggu arahan dari atasan terkait pembayaran utang tersebut. Menurut Kaharuddin, sudah jelas SK parsial yang ada merupakan bukti bahwa ada persetujuan pembayaran dari para pejabat pemerintah daerah.
“Sudah jelas, SK Parsial ini sudah ditandatangani, artinya ada anggaran yang sudah siap. Sekarang langkahnya harus dilanjutkan,” tambahnya
Ketua Harian DPD II Golkar Parepare ini juga merespons pernyataan Prasetyo yang mengaitkan utang tersebut dengan isu politik. Kaharuddin merasa bahwa tanggung jawab terkait pembayaran utang ini murni adalah untuk pemerintah daerah, dan merasa bahwa Prasetyo berusaha mengaitkannya dengan aspek politik agar seolah menjadi pelindung tindakan.
“Kami tidak paham kenapa hal ini harus dipolitisasi, tanggung jawab tetap berada di Pemkot Parepare. Siapa kemudian yang harus menanggung ini? Sepertinya justru Prasetyo ingin mengalihkan isu deme politik. Komentar seperti itu tidak masuk akal,” ucap Kaharuddin mengekspresikan pendapat.
Kaharuddin menegaskan bahwa tidak ada lagi alasan bagi Pemkot Parepare untuk menunda pembayaran utang Rp 16 miliar kepada para kontraktor. Pembicaraan mengenai hal ini telah dilakukan sebelumnya dan sejatinya sudah disepakati pembayaran akan dilakukan.
”Menurut kami sudah mengatasi masalah ini dengan baik, dari rapat sebelumnya, Pemkot sudah menyatakan ketidaksiapan. Sekarang harusnya semua sudah dijalankan dan pembayaran segera diselesaikan,” tutup Kaharuddin.
Sementara itu, Prasetyo tetap memilih untuk tidak memberikan keterangan lebih lanjut saat ditanya mengenai utang dan memilih untuk menghindari keterlibatan lebih jauh dengan isu politik., (*)
