Cyberpare.Com, PAREPARE — DPRD Kota Parepare yang terdiri dari Pansus Pertanggungjawaban APBD 2016 dan Pansus Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD melakukan konsultasi di Kemendagri dan Kemenkeu RI serta berkunjung ke DPRD DKI Jakarta guna mempertanyakan sejumlah hal terkait peegelolaan keuangan, baik APBD maupun APBN .
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam (RSA), ketika dikonfirmasi via sellulernya, Kamis (20/7/2017) malam. “Untuk Pansus Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD disampaikan agar Ranperda ini dapat ditetapkan pada bulan ini (Juli) bersamaan degan Perda pertanggungjawaban APBD karena waktu dibatasi oleh aturan,” jelas pria yang akrab disapa Ato ini.
Ketua DPC Partai Demomrat Parepare ini menyebutkan, disamping itu Pansus Pertanggungjawaban APBD 2016 juga mempertanyakan keberadaan sisa DAK 2016 yang belum terbayarkan kepada rekanan.
“Berdasarkan penjelasan dari pihak Kemenkeu, dijelaskan bahwa mereka sudah memasukkan anggarannya pada pembahasan APBN perubahan 2017 yang sedang berjalan saat ini di DPR RI,” jelas Putra mantan Walikota Parepare, H Sjamsu Alam ini.
Adapun sisa DAK 2016 yang telah diusulkan berdasarkan hasil Rekon Kemenkeu bulan Mei 2017 lalu sebesar Rp. 67,3 milyar lebih. “Mudah-mudahan pembahasan di DPR RI bisa lancar dan dapat ditetapkan secepatnya,” ungkap Ato.
Dari Kemenkeu, kata dia, sudah menyiapkan rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) agar sekitar bulan September 2017 dananya bisa ditransfer ke daerah secara gelondongan.
RSA juga menyarankan, agar PMK yang dikeluarkan oleh Kemenkeu supaya dapat mengatur pembayaran sisa utang atau sisa anggaran DAK yang tidak bisa turun 2016 lalu, dapat dibayarkan menggunakan DAU, PAD dan DBH dengan melakukan perubahan Kontrak Rekanan agar dasar dan mekanisme pembayaran memenuhi proses administrasi dan prosudur yang telah diatur. (ardi)
