CYBERPARE.COM,PAREPARE–Pemerintah Kota Parepare melaui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare menggelar Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam rangka Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Senin 13/4/2026.
Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Balai Ainun Habibie ini dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Parepare, Hermanto Pasennangi. Forum strategis ini menghadirkan Husmira Husein selaku fasilitator provinsi sebagai pemateri utama.
Ketua Panitia, Chica Jamaluddin, menyampaikan kegiatan akan berlangsung selama empat hari, 13 hingga 16 April 2026, dengan jumlah peserta mencapai 200 orang.
Peserta berasal dari berbagai unsur yang memiliki peran langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender serta perdagangan orang.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga serta instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan TPPO. Tidak ada satu instansi yang bisa bekerja sendiri,” jelas Chica.
Hadir dalam forum tersebut jajaran lengkap pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Polres Parepare, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, UPTD PPA, P2TP2A, para camat dan lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga bantuan hukum, organisasi perempuan, akademisi, hingga insan media.
Wakil Walikota Parepare, Hermanto Pasennangi, dalam sambutannya menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dilawan bersama. Ia menyebut forum lintas sektor ini menjadi langkah strategis DP3A untuk memperkuat sistem rujukan dan respons cepat yang berpihak pada korban.
“Kita ingin Parepare menjadi kota yang aman bagi perempuan dan anak. Caranya hanya satu: semua pihak bergerak, dari pencegahan di keluarga, sekolah, dan lingkungan, sampai penanganan dan pemulihan korban yang terpadu,” ujar Hermanto.
Fasilitator Provinsi, Husmira Husein, dalam sesi materi menekankan pentingnya deteksi dini dan pelibatan komunitas. Menurutnya, modus TPPO kini bergeser ke ruang digital dengan iming-iming pekerjaan bergaji besar, sehingga edukasi literasi digital bagi perempuan muda menjadi krusial. Sementara kasus kekerasan dalam rumah tangga masih dominan karena faktor relasi kuasa dan ketergantungan ekonomi.
Selama empat hari, peserta akan merumuskan sejumlah agenda utama. Hari pertama fokus pada penyamaan persepsi dan analisis situasi kasus di Parepare. Hari kedua dan ketiga diisi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan terpadu, simulasi penanganan kasus, serta penguatan kapasitas paralegal komunitas. Hari keempat ditutup dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah dan penandatanganan komitmen bersama.
Dengan melibatkan 200 peserta lintas sektor, DP3A menargetkan terbangunnya jejaring kerja yang solid: alur layanan satu pintu, hotline pengaduan 24 jam, pos layanan di tingkat kecamatan, serta tim pendamping komunitas di 22 kelurahan.
“Kolaborasi ini harus berkelanjutan. Forum ini bukan akhir, tapi awal untuk memastikan tidak ada lagi perempuan Parepare yang menjadi korban karena kita abai,” tutup Hermanto.
Melalui koordinasi intensif selama empat hari ini, Pemerintah Kota Parepare menargetkan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan TPPO, sekaligus memastikan setiap korban mendapat perlindungan, keadilan, dan pemulihan secara bermartabat.(*)
