PASANGKAYU, Cyberpare.com – Aksi mogok mengajar yang dilakukan para guru SMP N 1 Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, menuntut Kepala Sekolah (Kepsek) mundur dari jabatannya, menyebabkan para murid terlantar dan tidak bisa menikmati proses belajar mengajar.
Aksi mogok yang dilakukan sejak hari kamis (16/08/18) sampai Selasa (21/08/18) ini, disebabkan karena ketidaktransparannya kepala sekolah terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pada rapat terbuka antara Kepsek, Guru, Komite dan Wali murid di halaman sekolah. Mengundang reaksi keras dari para wali murid. Ada yang pro terhadap Kepsek dan ada pula yang mendukung aksi para guru tersebut.
Perwakilan dari guru, Nurdiyah usai rapat menjelaskan, sebab dan alasan dari aksi ini ialah ketidaktransparannya Kepsek terhadap penggunaan dana Bos dan dana rutin.
Menurut para guru yang melakukan aksi tersebut, dana Bos kurang lebih Rp. 4.740.000.000 per tahun, ditambah dengan dana rutin Rp.120.000.000, sehingga total anggaran yang dikelola sebesar Rp. 594.000.000 ini, menjadi tanda tanya bagi mereka, dibelanjakan untuk apa saja. Sehingga muncul poin utama yang mereka tuntut dan belum terpenuhi hingga saat ini,
Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat mendukung aktivitas belajar mengajar seperti : buku, papan tulis, penghapus, lapangan olahraga, instalasi listrik disetiap kelas. Tidak adanya perbaikan wc siswa, sehingga wc yang digunakan untuk 498 siswa beserta 37 guru dan staf saat ini hanya satu saja. Tidak terbenahinya saluran air bersih untuk Musholah dan wc Kebersihan lingkungan sekolah yang hanya mengandalkan kerja bhakti siswa.
Sarana alat olahraga yang tidak ada. Seperti bola kaki, voly, net, raket dan bet.
Bimbingan ektrakurikuler yang tidak terlaksana seperti bimbingan siswa untuk O2sn, Kurangnya transparansi anggaran dana rutin dan dana Bos serta realisasi penggunaannya. Tidak adanya keharmonisan Antara guru dan kepala sekolahATK tiap semester tidak mencukupi.
“Sebenarnya persoalan ini sudah lama. Awalnya kami para guru sudah banyak memberi masukan. Baik dengan Kepsek sendiri maupun terhadap Komite sekolah. Namun hal tersebut tidak pernah dianggap sama sekali, ” tutur Nurdiyah.
Ia mengaku, kurang lebih 2 bulan lalu, melaporkan hal ini ke Wakil Bupati dan Dinas Pendidikan. Namun jawaban yang kami terima hingga saat ini, alasan klasik masih dalam proses.
“Sebenarnya yang paling utama itu bukan persoalan hak kami sebagai guru, namun lebih kepada hak siswa dalam memperoleh dan menikmati fasilitas dari dana tersebut, “ungkapnya.
Selain itu, mewakili para guru, Nurdiyah dengan tegas mengatakan, usai libur Idul Adha ini akan kembali mengajar seperti semula dengan atau tanpa dipimpin Kepsek. (Tomy / Eff)
