CYBERPARE.COM, MAKASSAR — Pengurus Daerah (PD) XIX Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Sulawesi Selatan akan mengokohkan kepengurusannya untuk masa bakti 2025–2030. Acara pelantikan dan serangkaian kegiatan pengukuhan hasil Musyawarah Daerah (Musda) X tersebut menjadi titik awal implementasi program kerja yang berfokus pada pelayanan sosial, penguatan nilai kebangsaan, dan penguatan peran FKPPI dalam pemberdayaan masyarakat.
Acara pelantikan yang rencananya digelar di Gedung Manunggal Jalan Jenderal Sudirman kota Makassar tanggal 25 November 2025 akan dihadiri unsur pengurus daerah, pengurus cabang, dan tokoh senior organisasi digelar setelah proses Musda X yang berjalan intens sejak awal 2025. Kepengurusan baru dipimpin tokoh yang dinilai akrab dengan penyelenggaraan kegiatan sosial dan jejaring pemerintahan daerah, sehingga harapan besar tertumpuk pada kemampuan organisasi untuk bergerak lebih nyata di masyarakat.
Menurut keterangan pengurus daerah PD XIX FKPPI Sulsel telah menetapkan beberapa prioritas program kerja periode 2025–2030, antara lain:
Bhakti sosial dan bantuan simbolik kegiatan awal yang sudah dijalankan meliputi penyerahan bantuan simbolik untuk pengelolaan makam pahlawan dan kegiatan sosial lainnya sebagai bentuk kontribusi pada ruang publik.
Penguatan wawasan kebangsaan organisasi menegaskan komitmen untuk menumbuhkan semangat bela negara dan nilai kebangsaan di kalangan generasi muda, kesinambungan dari tradisi FKPPI yang sering menggelar apel kebangsaan dan pelatihan wawasan kebangsaan.
Sinergi antar-pemerintah daerah dan ormas kepengurusan baru berupaya mempererat kerja sama dengan perangkat daerah serta ormas lain untuk program pemberdayaan ekonomi dan sosial di 24 kabupaten/kota se-Sulsel, mengikuti jejak kegiatan besar FKPPI yang pernah melibatkan ribuan peserta.
Sumber internal PD XIX menyatakan bahwa program-program tersebut disusun berdasarkan hasil Musda dan dialog antar-pengurus cabang, sehingga langkah-langkah awal sudah difokuskan pada aksi konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
FKPPI sebagai organisasi anak-cucu purnawirawan TNI–Polri memiliki tradisi aktif dalam kegiatan kebangsaan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Di Sulawesi Selatan, FKPPI kerap terlibat dalam apel kebangsaan berskala besar dan program bantuan usaha bagi pengurus cabang pola yang memberi bobot pada peran organisasi tidak hanya sebagai wadah nostalgia tetapi juga aktor sosial yang terukur. Kehadiran tokoh-tokoh daerah dan pejabat dalam berbagai kegiatan FKPPI menegaskan kapasitas jaringan politik–sosial organisasi ini di tingkat provinsi.
Tokoh senior dan beberapa pengurus cabang menyambut agenda pelantikan ini dengan optimisme, mengingat kepengurusan baru nantinya dinilai mampu menerjemahkan agenda kebangsaan dalam kegiatan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat. Harapan publik yang sering disuarakan adalah agar FKPPI Sulsel lebih aktif dalam program kesejahteraan lokal misalnya pelatihan kewirausahaan, bantuan modal/usaha kecil, serta kegiatan kebersihan dan pemulihan situs sejarah pahlawan.
Kepengurusan PD XIX FKPPI Sulsel memasuki periode baru dengan peluang signifikan jaringan luas, akses ke sumber daya sosial-politik, dan pengalaman organisasi. Namun tantangan tetap besar mengubah retorika kebangsaan menjadi program terukur yang memberikan hasil nyata, dan memastikan kegiatan organisasi inklusif serta mampu menjangkau lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Keberhasilan periode 2025–2030 akan sangat bergantung pada kapasitas pengurus untuk menjalankan program secara konsisten, transparan, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lain. (*)
