CYBERPARE.COM, BANDA ACEH — Pemerintah Aceh secara resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk terlibat dalam upaya penanganan serta pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Langkah ini ditempuh menyusul luasnya kerusakan infrastruktur dan besarnya jumlah korban yang ditimbulkan oleh rangkaian bencana alam tersebut. Pemerintah Aceh menilai keterlibatan lembaga internasional dengan rekam jejak kuat dalam penanganan bencana berskala besar sangat dibutuhkan guna mempercepat proses pemulihan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa permintaan keterlibatan UNDP dan UNICEF telah diajukan secara resmi. Kedua lembaga PBB tersebut dinilai memiliki pengalaman panjang dan kontribusi signifikan dalam penanganan bencana di Aceh, khususnya pascatsunami 2004.
“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujar Muhammad MTA, dikutip dari Kanalaceh, Minggu (14/12/2025).
Menurutnya, keputusan tersebut didasarkan pada kebutuhan mendesak akan dukungan pada fase pemulihan, terutama di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak dan perempuan.
“Benar, sudah kami surati secara resmi. Mengingat mereka merupakan lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, keterlibatan UNDP dan UNICEF dalam proses pemulihan ini kami nilai sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Hingga memasuki pekan ketiga pascabencana, Pemerintah Aceh mencatat dampak banjir dan longsor telah meluas di 18 kabupaten/kota. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan berat pada infrastruktur publik, merenggut ratusan korban jiwa, serta menyisakan sejumlah warga yang hingga kini masih dinyatakan hilang.
Di tengah kondisi tersebut, dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus mengalir. Pemerintah Aceh mencatat, sejauh ini sebanyak 77 lembaga dan 1.960 relawan telah terlibat langsung dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan. Keterlibatan tersebut datang dari unsur lokal, nasional, hingga internasional.
Sejumlah lembaga yang tergabung dalam desk relawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Aceh antara lain Save the Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta berbagai organisasi kemanusiaan lainnya.
Muhammad MTA menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan di lapangan.
“Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan para korban, Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas niat baik dan kontribusi yang telah dan sedang diberikan demi pemulihan Aceh,” pungkasnya.
